Sebagai informasi, DPRD DKI telah membentuk Pansus LHP yang membahas enam hasil temuan BPK yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014.
Pansus LHP telah mengadakan rapat pertama pada Kamis siang tadi. Rapat pertama itu mengagendakan pembahasan mengenai aset Pemprov DKI di Mangga Besar, Jakarta Barat yang dikelola oleh PT Duta Pertiwi. Menurut BPK, proses yang dilakukan Pemprov dalam kerja sama dengan PT Duta Pertiwi tidak menjamin keamanan aset milik mereka.
Rencananya, Pansus DPRD akan kembali mengadakan rapat dengan memanggil eksekutif untuk membahas temuan BPK yang lain minggu depan. Untuk minggu depan, mereka akan membahas perihal lahan di RS Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Jadwalnya hari Selasa depan. Banyak pihak yang akan kita undang. Mulai dari Pak Wagub, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pelayanan Pajak dan Wali Kota Jakarta Barat," kata Ketua Pansus LHP BPK, Triwisaksana.