Normalisasi Kali Dinilai Bukan Satu-satunya Antisipasi Banjir Jakarta

Menurut Pratiwi Febry dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ada banyak alternatif solusi yang bisa ditempuh bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau membuka diri untuk bermusyawarah dengan sejumlah pihak, baik warga sekitar maupun pemerhati lingkungan.

"Kalau Ahok (Gubernur DKI Jakarta) mau buka dialog, banyak yang sudah memberi ide solusi alternatif untuk tata Kali Ciliwung. Ada teman-teman dari Rujak (Komunitas Ruang Jakarta) yang sudah ngasih (desain) arsitekturnya. Penataan ruang kan tidak harus gusur," kata Pratiwi Febry di Kantor LBH Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Pratiwi menambahkan, penataan kota Jakarta juga semestinya memperhatikan sejumlah kawasan resapan air yang justru berubah fungsi. Menurutnya, kawasan resapan tersebut justru digunakan sebagai kawasan komersil.

"Apa sih penyebab banjir di Jakarta, oke normalisasi kali. Tapi apa ada solusi alternatif? Ada, bahwa untuk banjir tidak hanya normalisasi kali, wilayah resapan banjir juga jangan jadi mal dong," terang Pratiwi yang merupakan Kepala Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum di LBH Jakarta.

Untuk kasus penggusuran Kampung Pulo, ia juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang dirasa terburu-buru dan tidak memberi ruang pada warga untuk bernegosiasi untuk masa depan mereka setelah penggusuran.

"Di sini yang perlu dicatat kenapa tidak dikomunikasikan pada warga, tidak harus show off power. Kampung Pulo selalu disorot karena menyebabkan banjir, ada yang meninggal juga di sana. Tapi itu tidak semestinya dijadikan legitimasi oleh Ahok untuk melakukan penggusuran," sebutnya.

Sementara itu LBH Jakarta mencatat ada 30 kasus penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta dalam tahun ini. Wilayah Jakarta Timur menjadi yang terbanyak mengalami penggusuran paksa.

Ada 12 kawasan yang digusur hingga Agustus ini di sana. Penggusuran di kawasan Kampung Pulo menjadi yang terbesar dengan merelokasi sekitar 500 kepala keluarga ke rusunawa Jatinegara Barat.