Ia meminta pejabat SKPD DKI untuk berani melaporkan tindak pemerasan tersebut kepada kepolisian serta kejaksaan.
"Sekarang ada jaksa dan polisi juga. Kalau ada LSM yang nekan-nekan, lapor saja. Akan tetapi, kalau sampai sekarang (PNS DKI) masih nyolong, ya memang pantas (diganggu LSM)," kata Basuki saat pengarahan Gubernur tentang percepatan serapan APBD 2015, di Ruang Pola Blok G, Balai Kota, Kamis (27/8/2015).
Terkait permasalahan ini, dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga sepakat untuk menindak tegas para LSM serta "wartawan" yang kerap memeras SKPD.
Meskipun demikian, LSM serta "wartawan" itu bisa menjadi auditor gratis bagi dirinya. Sebab, bisa saja informasi yang diberikan oknum LSM dan "wartawan" itu benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau ada (PNS) yang seperti itu, hati-hati, karena bisa dimiskinkan, jangan cuma dihukum mati. Keenakan kalau (dihukum mati), langsung masuk surga, keluarganya kaya raya. Saya mau lihat keluarganya jatuh miskin dan susah. Jadi, saya minta jangan mau dijadikan mesin ATM terus. Kalau masih nyolong, presidennya marah," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, dalam memimpin birokrat di Pemprov DKI, ia akan bersikap tegas.
"Makanya, pokoknya LSM mana saja yang meras, rekam, sikat, kita kerjain. Hidup mereka tuh cuma dari meres-meres orang saja. Enggak ada alasan takut dengan mereka," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.