"Pemprov DKI Jangan Memberi Contoh yang Tidak Baik"

"Kalau izin warga kok mereka yang lapor berbondong bondong ke dewan. Dewan meninjau dasarnya laporan keberatan warga," ujar Prabowo ketika dihubungi, Minggu (30/8/2015).

Dengan demikian, Prabowo menyimpulkan pengalihan fungsi dari fasilitas umum menjadi tempat hunian di lantai dasar itu belum kesepakatan seluruh warga. Masih banyak warga yang menolak. (Baca: Fasum Rusun Muara Baru Digunakan sebagai Tempat Tinggal)

Dia juga mempertanyakan penjelasan pengelola yang mengatakan tempat itu dibangun karena warga tidak ingin dipindahkan di tempat lain.

Sementara, pengelola juga mengatakan bahwa tempat hunian itu hanya bersifat sementara. Prabowo bingung ke mana warga akan dipindahkan nantinya. Lagi pula, kata dia, sebuah lahan tidak bisa dialihfungsikan begitu saja.

Prabowo berharap Pemerintah Provinsi DKI bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak menyalahi aturan karena sudah mengalihfungsikan lahan.

"Itukan menyalahi ketentuan dan izin bangunan. Sebaiknya Pemprov taat aturan dan jangan memberi contoh yang tidak baik khususnya mengenai penyalahgunaan bangunan," ujarnya.

Prabowo mengatakan komisinya telah berencana untuk memanggil Dinas Perumahan DKI. Hal itu untuk mempertanyakan mengenai pengalihan fungsi di lantai dasar rusun itu. (Baca: Lantai Dasar Jadi Hunian, Warga Rusun Muara Baru Parkir Kendaraan di Jalan)

Lantai dasar di sejumlah blok yang ada di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Waduk Pluit atau Rusunawa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akan "disulap" menjadi unit rusun sementara.

Lantai dasar yang seharusnya berstatus fasilitas umum ini disebut dibangun atas permintaan warga penertiban Waduk Pluit yang menolak ditempatkan di rusun lain.

"Itu sedang dibangun buat 105 KK (kepala keluarga) dari Waduk Pluit. Huniannya bersifat sementara," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah 1 (Jakarta Utara) Abdurahman Anwar, Sabtu (29/8/2015) siang.