Ketika ada kegiatan dengan nama "monitoring", sasaran kegiatan tersebut hanya tertulis "terlaksananya monitoring". Seharusnya, menurut Syahrial, kolom "sasaran kegiatan" diisi dengan apa saja pencapaian yang diraih setelah monitoring tersebut.
"Saya mohon Pak Asisten Pemerintahan ini menegurlah soal ini. Saya malu, ini Ibu Kota Indonesia. Kota metropolitan kota besar. Tetapi perencanaan di tingkat wilayah malah tidak mengerti masalah tupoksi. Saya sayangkan. Bahasa dalam program ini sangat memalukan, ini dokumen resmi, ini dibahas loh," ujar Syahrial dalam rapat KUA-PPAS di gedung DPRD DKI, Rabu (2/9/2015).
Syahrial mengetahui bahwa masalah format serta penulisan rancangan kegiatan ini tidak disusun langsung oleh wali kota, melainkan disusun oleh pegawai DKI lain. Syahrial pun menegaskan bahwa buruknya bahasa yang digunakan dalam rancangan program bukanlah kesalahan wali kota.
"Kesalahan bapak hanyalah tidak mengontrol," ujar Syahrial.
Selain masalah itu, Syahrial juga mempermasalahkan mengenai rincian program wali kota yang menurut dia kurang sesuai dengan tupoksi wali kota. Sebagai contoh adalah program wali kota yang mengikuti kegiatan pameran flora dan fauna. Menurut dia, kegiatan tersebut seharusnya cukup dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan saja.
Wali kota kurang begitu tepat melaksanakan tugas itu. "Ada juga kegiatan dalam rangka pelestarian Budaya Betawi dan lainnya. Itu bukan tugas wali kota. Wali kota harusnya bertugas dan bertanggung jawab atas kemajuan di wilayahnya," ujar Syahrial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.