Dana Proyek LRT Milik DKI dari Penyertaan Modal dan Pinjaman

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo telah dipastikan akan menjadi penanggung jawab pembangunan proyek light rail transit (LRT) milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan proyek ini akan dilakukan dengan dua skema, yakni dengan penyertaan modal pemerintah (PMP) dan dalam bentuk pinjaman dari pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, dua skema tersebut adalah skema yang dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015.

"Kami lebih condong ke PMP dan pinjaman pemerintah daerah dengan kewajiban bagi Jakpro mengembalikan dalam bentuk aset. Jadi, nanti kita berikan pinjaman, lalu mereka mengembalikannya dalam bentuk aset,” kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Tuty, bila skema pendanaan hanya dilakukan melalui PMP, maka ke depannya tidak ada kewajiban bagi Jakpro untuk mengembalikan aset tersebut. Namun, hal itu tidak akan terjadi bila dibarengi dengan pendanaan dalam bentuk pinjaman dari pemerintah daerah.

"Kalau hanya PMP, begitu Jakpro diberikan modal dan digunakan untuk bangun infrastruktur, setelah selesai tentu akan dicatat sebagai aset Jakpro," ujar dia.

Layanan LRT yang akan dibangun oleh Pemprov DKI direncanakan akan melayani tujuh rute, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 Km); Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km); Joglo-Tanah Abang (11 km); Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km); Pesing-Kelapa Gading (20,7 km); Pesing-Bandara Soekarno Hatta (18,5 Km); dan Cempaka Putih-Ancol (10 km). Anggaran yang dibutuhkan untuk tiap satu rute kurang lebih sebesar Rp 7,5 triliun.

Rute-rute ini berbeda dari rute LRT yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Proyek LRT Kemenhub dikerjakan oleh PT Adhi Karya.