Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bu, Kapan Jakarta Bisa Mencapai Ketahanan Pangan Daging?"

Kompas.com - 14/09/2015, 19:39 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Banggar DPRD DKI merasa antusias mendengar Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma yang bersemangat memaparkan keinginannya menciptakan ketahanan pangan daging di Jakarta. Akan tetapi, Pimpinan Banggar DPRD Mohamad Taufik meminta Marina menjelaskan rencana konkret untuk mencapai tujuan itu.

"Bu, kapan Jakarta bisa mencapai ketahanan pangan? Kalau satu hari butuh 161.000 ton daging, terus kita mau punya stok 15 hari. Itu persiapannya bagaimana?" ujar Taufik kepada Marina dalam rapat pembahasan KUA-PPAS di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (14/9/2015).

Marina pun menjawab bahwa untuk mencapai tujuan itu, juga diperlukan sinergi dari pemerintah pusat. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki lahan sendiri untuk membuat peternakan sapi.

Marina memaparkan bahwa dia sedang menjalin kerjasama dengan sejumlah provinsi untuk memasok persediaan sapi di Jakarta. Seperti NTT, NTB, dan Bogor. (Baca: Kepada DPRD, Dirut Ceritakan PD Dharma Jaya yang Merugi Sejak 2012)

Penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diberikan Pemprov DKI untuk PD Dharma Jaya pun salah satunya digunakan untuk hal itu.

"Jadi terlepas dari soal stok itu, karena Jakarta tidak punya lahan Pak," ujar Marina. "Bu, kan Ibu bilang mau punya ketahanan pangan di Jakarta. Berarti harus punya lahan sendiri Bu," ujar Taufik.

Dia pun meminta Marina juga memperhatikan keuntungan yang diterima PD Dharma Jaya. Selain menciptakan ketahanan pangan, Taufik berpendapat PD Dharma Jaya juga tidak boleh mengenyampingkan keuntungan yang diterima.

Marina menjelaskan jika bukan untuk kepentingan ketahanan pangan, maka PD Dharma Jaya akan mengambil untung lebih banyak.

Mengakhiri diskusi, Taufik meminta Marina untuk mempersiapkan konsep jelas soal impian ketahanan pangan tersebut.

"Konsep PD Dharma Jaya sebagai perusahaan ketahanan pangan kami minta rincian jelasnya. Itu ide bagus bu, kami dukung," ujar Taufik.

Untuk diketahui, PD Dharma Jaya sendiri pada tahun ini mengajukan PMP sebesar Rp 50 miliar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan PMP yang diminta oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya.

PMP tersebut rencananya akan digunakan PD Dharma Jaya untuk mengembangkan ketahanan pangan DKI khususnya berkaitan dengan pasokan daging.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com