Ini Alasan Anggaran Dinas Pariwisata DKI Banyak Dipotong

Anggaran Dinas Pariwisata yang dipotong adalah anggaran kegiatan festival-festival.

"Sekarang ini DKI membutuhkan uang yang lebih besar untuk rumah susun sewa, untuk penanggulangan banjir, kesehatan, transportasi, dan taman," ujar Purba di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/11/2015).

Purba mengatakan, sekitar 15 festival dihapus dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Beberapa festival yang dihapus adalah Jakarta Karnaval, Indonesia Dance Festival, Festival Kota Tua, dam Festival Imlek.

Purba mengatakan, awalnya festival tersebut dilakukan sebagai sarana promosi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke wisatawan lokal maupun asing.

"Tapi tahun depan promosi kita lebih melalui media digital saja seperti sosmed dan Jakarta Smart City," ujar Purba.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan bahwa penghapusan festival itu juga karena sikap pihak EO yang menaikan harga jasa.

Terkait hal itu, Purba mengatakan SKPD-nya tetap membutuhkan EO. Apalagi penyelenggaraan event biasanya membutuhkan tenaga teknis di bidang pencahayaan, panggung, dan lainnya yang tidak dimiliki Dinas Pariwisata.

Meski Ahok (sapaan Basuki) menggunakan alasan EO, Purba menegaskan, alasan utamanya bukan itu. Melainkan memang DKI Jakarta lebih membutuhkan anggaran di program lain daripada festival.

"Ada pemikiran kalau EO itu banyak yang ya sebutlah terlalu mencari keuntungan. Kita sebenarnya tetap perlu festival, tapi tadi pertimbangannya ada yang lebih prioritas," ujar dia.

Basuki membeberkan pemborosan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta.

Basuki mengatakan, rancangan anggaran Disparbud DKI di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 mencapai Rp 300 miliar.