Sanusi: Ahok Tak Perlu Panik karena Diperiksa BPK

Pemeriksaan itu untuk meminta keterangan Ahok (sapaan Basuki) tentang laporan investigasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimintai tanggapan tentang pemeriksaan itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, berpendapat, pemeriksaan itu tidak perlu disikapi dengan panik ataupun gaduh.

"BPK adalah lembaga negara yang resmi. Pemeriksaan itu juga merupakan bagian dari audit investigasi atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, saya kira tidak rasional jika Gubernur sampai marah-marah," kata Sanusi kepada harian Kompas, Selasa (24/11/2015).

Sanusi mengatakan, BPK tidak pada posisi menentukan adanya tersangka atau tidak terkait laporan hasil keuangan tersebut.

BPK, kata Sanusi kepada Kompas, hanya akan menuliskan temuan, seperti  adanya indikasi kerugian negara atau potensi uang negara yang hilang. Aparat hukumlah yang menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

"Gubernur tidak perlu panik, apalagi kalau tidak merasa bersalah. Tidak perlu ramai karena itu hanya audit standardisasi administrasi pemerintah karena ada uang negara dipergunakan. Jadi, kenapa harus gaduh?" ujar Sanusi.

Ahok sendiri merasa pemeriksaan BPK tersebut tendensius karena memeriksanya selama sembilan jam secara tertutup.

Menurut dia, ada pihak-pihak yang ingin mencari kelemahannya sehingga pemeriksaannya dilangsungkan tertutup.

"Waktu tanya jawab itu dibuka saja biar publik di Indonesia tahu. Dokter boleh tidak membuka riwayat pasien? Tidak boleh. Kalau pasien yang minta, boleh enggak? Boleh. Penjahat saja kalau minta pengacara dikasih, ini staf saya mau masuk untuk mencari berkas saja tidak boleh. Saya mana tahu berkas segitu banyak?" tutur Basuki.

Pemeriksaan Ahok di BPK kemarin sempat diwarnai peristiwa pelarangan petugas Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta untuk merekam proses pemeriksaan.