Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertimbangan Ahok Pecat Kepala Dinas Akhir Pekan Ini

Kompas.com - 25/11/2015, 10:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki indikator untuk merombak pejabat eselon II atau setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, Jumat (27/11/2015) mendatang. 

"Kami lagi evaluasi dari APBD (rancangan anggaran) mereka," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/11/2015). 

Sejak Rabu (18/11/2015) lalu, Basuki sudah membatalkan semua agendanya untuk fokus membahas rancangan anggaran bersama SKPD DKI.

Langkah ini dilakukan untuk menyisir anggaran sebelum penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. 

Pada Rabu lalu, Basuki menyisir anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Basuki geram mengetahui banyaknya pemborosan anggaran untuk penyelenggaraan festival dan event. Bahkan, Basuki memangkas hingga sebagian rancangan anggaran Disparbud DKI.

Kemudian, pada Kamis (19/11/2015), Basuki menyisir anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Basuki menengarai banyak permainan di Dinas Pertamanan DKI dengan modus penunjukan langsung.

Selain itu, untuk anggaran Dinas Pendidikan DKI, Basuki mempertanyakan honor untuk tenaga ahli programmer yang berada di tiap suku dinas. 

Pada Jumat (20/11/2015), Basuki menyisir anggaran Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan DKI.

Kemudian, pada Sabtu (21/11/2015), Basuki menyisir anggaran Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Perindustrian dan Energi DKI.

Minggu (22/11/2015), penyisiran anggaran berlanjut ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Senin (23/11/2015) adalah giliran Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI dan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.

Sementara itu, pada Rabu ini, Basuki menyisir anggaran Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com