Kejar Tayang APBD 2016

Hari ini, Minggu (29/11), ditargetkan menjadi hari terakhir Basuki membahas anggaran agar Senin besok Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) bisa ditandatangani bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dari hari ke hari, Basuki memanggil satu per satu atau beberapa kepala satuan kerja dan unit kerja untuk memeriksa seluruh rencana anggaran yang mereka buat.

Sejak pagi hingga menjelang tengah malam hanya hal tersebut yang dia kerjakan. Hanya sekali dua kali pemeriksaan anggaran itu diselingi menerima tamu yang sudah telanjur membuat janji pertemuan.

Pada Sabtu pagi, Basuki kembali datang ke Balai Kota Jakarta. Dia memanggil beberapa kepala satuan kerja dan unit kerja sekaligus, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Unit Pengelola Teknis Monumen Nasional, dan Taman Margasatwa Ragunan.

Selama itu pula sudah banyak mata anggaran yang dia coret karena dinilai tidak masuk akal, boros, dan tidak prioritas untuk dilaksanakan.

"Masih banyak pejabat yang belum paham tentang anggaran berbasis kinerja. Tidak sedikit pula pejabat yang menyuruh anak buahnya mengetik anggaran itu. Ada yang tinggal menyalin saja anggaran sebelumnya," ujar Basuki.

Menurut dia, seharusnya pejabat sudah paham menyusun anggaran berbasis kinerja karena sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006.

Anggaran berbasis kinerja itu artinya menentukan program yang diprioritaskan dan diberi anggaran yang lebih besar.

"Seharusnya uang itu mengikuti fungsi. Kalau memang belum berfungsi dengan baik, lebih baik anggaran Anda bisa dipotong 90 persen dan yang lain (prioritas) bisa naik 500 persen," katanya.

Itulah sebabnya dari setiap kepala satuan kerja dan unit kerja yang dipanggil untuk pemeriksaan anggaran hampir semua anggaran dipotong.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Junaedi mengatakan, anggaran untuk badan tersebut dipotong Rp 5 miliar dari sebelumnya Rp 19 miliar.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Humas Ii Karunia mengatakan, anggaran untuk dinasnya dikurangi dari Rp 197 miliar menjadi RP 157 miliar, lalu dipotong lagi menjadi Rp 150 miliar.

Di tengah berbagai pemangkasan itu, masih ada saja masalah muncul. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dewan menemukan anggaran tanpa nomenklatur sebesar Rp 1,88 triliun.

"Dana ada, tetapi kegiatan tidak ada," ujarnya.

Kini baik eksekutif maupun legislatif sama-sama memelototi anggaran. Semuanya demi kejar tayang penetapan APBD 2016 sebelum 30 Desember 2015 supaya gaji, program, dan pembangunan DKI tahun depan tidak terlambat lagi. (FRO)

-------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Senin, 30 November 2015, dengan judul "Kejar Tayang APBD 2016".