Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tri Djoko: Pak Ahok Melihat Banjir Masalah Simpel, tetapi Kenyataannya Tidak

Kompas.com - 03/12/2015, 14:34 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko Sri Margianto mengaku memiliki cara pandang berbeda dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam menanggulangi banjir.

Perbedaan pandangan ini lah yang melatarbelakangi keputusan Tri untuk mengundurkan diri dari jabatannnya. (Baca: Kuliah Singkat Ahok untuk Kepala Dinas Tata Air DKI yang Baru)

"Kalau pola pandangnya beda, ya sudahlah, buat apa lagi. Toh saya juga sudah waktunya (pensiun), ngapain lagi capek-capek," ujar Tri setelah mengikuti pelantikan Kepala Dinas Tata Air yang baru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Menurut Tri, Basuki cenderung menganggap penanggulangan banjir sebagai persoalan mudah. Padahal, kata Tri, banyak permasalahan di lapangan yang dihadapi Dinas Tata Air sehingga instansi yang pernah dipimpinnya itu kurang maksimal dalam menanggulangi banjir.

"Banyak hal yang menjadi kendala. Pak Ahok mungkin melihatnya simpel, tetapi kenyataan di lapangan enggak. Kalau sudah beda cara pandang memang diskusinya lain," ujar dia.

"Seolah-olah kita tidak menjalankan perintah, padahal banyak kendala lapangan," kata dia lagi. (Baca: Kadis Tata Air yang Baru Ingin Puaskan Ahok)

Tri kemudian mencontohkan permasalahan yang dialaminya selama hampir setengah tahun menjadi Kepala Dinas Tata Air.

Masalah pertama berkaitan dengan rencana pembangunan waduk di lahan kurang lebih 80 hektar di Kamal, Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut Tri, lahan tersebut adalah jalur hijau sehingga akan melanggar undang-undang jika dibangun waduk.

"Jalur birunya hanya sepanjang jalan tol, ini kan tata Ruang. Kalau enggak, kita dianggap langgar Undang-undang, lho. Jadi kita tidak bisa bergerak," ucap Tri.

Masalah lainnnya terkait dengan pembangunan sodetan di Cengkareng Drain. "Sodetan di Cengkareng itu (rencanannya) dari zaman sebelum saya. Kemarin kita sudah mau ukur, ternyata trase-nya saja belum ada di Tata Ruang," tutur Tri.

Keluhan lainnya yang disampaikan Tri adalah penggunaan alat berat di Waduk Marunda. Menurut dia, penggunaan alat berat secara terus menerus tersebut tidak efektif.

Penggunaan alat berat dinilainya memperboros bahan bakar. "Misalnya kita harus buang airnya satu ember, tetapi pakai satu cangkir. Begitu cangkirnya penuh, ya sudah tidak ada fungsinya buat buang air," ujar dia.

Tri juga mengaku sempat memindahkan alat-alat tersebut ke lokasi lain dengan alasan efektivitas. (Baca: Kadis Tata Air Diganti, Apa Kabar Persiapan Musim Hujan di Jakarta? )

Salah satunya ke Waduk Ria Rio di Jakarta Timur. Menurut Tri, langkah yang dilakukannya ini membuahkan hasil yang baik.

"Jadi, skala prioritas. Jadi daripada ngeruk terus di situ, mending ngeruk di tempat lain," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu ini.

Tri baru saja mengundurkan diri dari jabatannnya. Ia memutuskan untuk pensiun dini. (Baca: Kadis Tata Air: Kalau "Ngurusin" Bini Muda Nanti Dimarahi Istri...)

Adapun pejabat yang menggantikan posisinya adalah mantan Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Teguh Hendarwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com