Gerindra Kritik Alokasi Belanja Tidak Langsung di RAPBD DKI 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk belanja tidak langsung dalam rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016.

"Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 24,5 triliun masih dirasakan sangat tinggi," kata anggota Fraksi Gerindra Aristo Purboadji.

Aristo menyampaikannya saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12/2015).

RAPBD DKI 2016 diketahui mencapai Rp 66,3 triliun. Pada RAPBD 2016, alokasi belanja tidak langsung direncanakan akan digunakan untuk kegiatan non-pembangunan, seperti belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja sosial; dan bantuan parpol Rp 1,8 miliar.

Fraksi Gerindra, kata Aristo, menilai alokasi belanja tidak langsung seharusnya hanya 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Jadi 70 persen dari total APBD 2016 dialokasikan untuk belanja langsung," ujar dia.