Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daeng Azis Protes Penempelan SP 1 Penertiban Kalijodo

Kompas.com - 16/02/2016, 14:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Kalijodo, Abdul Azis atau Daeng Azis, memprotes langkah Pemerintah Kota Jakarta Utara yang menempelkan surat peringatan pertama (SP 1) di kawasan Kalijodo.

Surat tersebut berkaitan dengan rencana penertiban kawasan yang dikenal rawan prostitusi dan premanisme itu.

(Baca: Ahok: Meskipun Kamu Ada Sertifikat di Kalijodo, Tetap Kami Gusur Kok).

"Kemarin itu, yang dua hari yang lalu, ada oknum polisi, tentara, dan Satpol PP. Jumlahnya kurang lebih di atas dua ratus orang yang hanya menempelkan surat pengumuman itu. Itu juga pagi-pagi sekali, sekitar jam setengah delapan. Artinya, surat tempelan itu seakan-akan dijadikan alat untuk mengeksploitasi hukum," kata Azis.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Jakut belum melakukan sosialisasi rencana penertiban tersebut kepada waraga.

"Jangankan sosialisasi, komunikasi pun tidak ada. Nanti malah dibilangnya mereka sudah sosialisasi dan menawarkan kehidupan yang layak," kata Daeng.

"Memang cara menawarkannya yang bagaimana? Apakah itu manusiawi, atau secara penculik, silakan tanya ke warga ini apakah sudah ada sosialisasi," ujar dia.

Daeng yang mengenakan topi koboi itu mempertanyakan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau.

"Terkait mengenai jalur hijau, ini perlu dipertimbangkan. Kami analisa secara hukum dulu. Kalau ruang terbuka hijau (RTH), kami harus taat hukum itu pastinya. Namun pertimbangannya, kok Kalijodo saja yang dibuat RTH? Lalu bagaimana dengan tanah di sini yang milik Season City? Status tanahnya saja sama, Taman Anggrek, statusnya juga sama, Teluk Intan pun begitu," ungkap Azis.

Ia juga menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menempatkan warga Kalijodo di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setelah penertiban.

Terkait rusunawa, Azis mempertanyakan realisasinya. (Baca: Ahok Minta Daeng Azis Baca Undang-undang).

"Kalau berbicara Rusunawa, saya rasa jangan dulu. Kalau kita bicarakan sekarang, ya bakal prematur jadinya. Di televisi, katanya Pemerintah sudah menyediakan? Disediakannya itu ya di mana? Enggak ada kan? Nanti kami akan ke DPRD lagi," ujar dia.

(Panji Baskhara Ramadhan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com