Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Unjuk Rasa Sopir Angkutan Umum, Warga Diminta Cari Transportasi Lain

Kompas.com - 14/03/2016, 06:52 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditlantas Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan dari Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang akan unjuk rasa pada Senin (14/3/2016) dari pukul 08.00 WIB.

Tempat yang akan disasar sebagai titik unjuk rasa adalah Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dikarenakan ada unjuk rasa yang melibatkan banyak elemen dari pengendara angkutan umum, warga diminta mencari moda transportasi lain untuk beraktivitas pagi ini.

"Untuk sementara, warga diminta pakai alternatif transportasi umum lain. Yang mau kami sampaikan masih soal transportasi ilegal dan masalah Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Usia Kendaraan," kata Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kepada Kompas.com, Senin pagi.

Estimasi massa dalam unjuk rasa nanti sekitar 2.000 orang yang terdiri dari 800 sopir taksi, 200 sopir angkutan bus kecil, 800 sopir angkutan lingkungan, dan 200 sopir bus kota.

Unjuk rasa akan dimulai dengan massa berhimpun di titik kumpul IRTI Monas. Semua kendaraan akan diparkir di sana sehingga diperkirakan arus lalu lintas bisa padat. Dari sana, massa bergerak ke Balai Kota dan mempersiapkan perwakilannya untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Jika dalam pertemuan itu Basuki tidak menerima atau hanya diwakilkan oleh Dishubtrans DKI Jakarta, dipastikan perwakilan massa menolak dan tetap meminta bertemu Basuki.

Agenda unjuk rasa dilanjutkan pukul 12.00 WIB dengan menuju Istana Negara melalui dalam Monas masuk di pintu Monas Barat Daya. Hal yang akan disampaikan di depan Istana Negara adalah soal angkutan ilegal berplat hitam, seperti Uber dan Grab.

"Mereka juga melaporkan, mendesak pemerintah mengeluarkan Perpres atau Inpres yang mengatur persoalan transportasi yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas," tutur Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto, secara terpisah.

Unjuk rasa yang berlangsung hingga siang nanti dijamin oleh pihak PPAD tidak berlangsung anarkistis.

Adapun penanggung jawab di tiap zona sudah ditetapkan, seperti Samsudin sebagai koordinator taksi di Balai Kota, Wily Timor sebagai koordinator angkutan di Istana Negara. Sejumlah personel polisi telah disiapkan untuk mengawal unjuk rasa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
20 Pelajar SMA Diamankan Polisi akibat Tawuran di Bangbarung Bogor

20 Pelajar SMA Diamankan Polisi akibat Tawuran di Bangbarung Bogor

Megapolitan
Jakarta Utara Macet Total sejak Subuh Buntut Trailer Terbalik di Clincing

Jakarta Utara Macet Total sejak Subuh Buntut Trailer Terbalik di Clincing

Megapolitan
Polisi Periksa 36 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 36 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com