Permasalahkan Kantor "Teman Ahok", DPRD DKI Disarankan Cek Kontraknya Dulu

"Kalau mau buat pansus, coba dilihat kontraknya," kata Ray saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Ray mengatakan, jika nilai sewa antara Teman Ahok dengaj pihak menyewa di bawah standar, maka patut dipertanyakan.

"Kalau kontraknya cuma Rp 100 ribu per bulan, ya enggak masuk akal juga," kata Ray.

Namun, lanjut Ray, persoalan tersebut tergolong kecil. Sebab, hanya satu rumah. Jika DPRD DKI Jakarta tetap memaksakan akan membuat pansus, maka terkesan seperti balas dendam.

DPRD disarankan untuk mengurusi persoalan yang lebih besar dan berdampak langsung pada warga. Salah satunya reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Rumah cuma satu, kepentingan enggak seberapa, kok dipermasalahkan," kata Ray.

Ahok sebelumnya membenarkan bahwa Sekretariat Teman Ahok dan lembaga survei Cyrus Network berada di atas lahan milik Pemprov DKI. Menurut dia, lahan itu merupakan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI yang telah dikerjasamakan dengan PT Sarana Jaya.

Dia mengatakan, pengelolaan lahan itu sudah dijalankan melalui kerja sama dengan banyak pihak swasta. Perusahaan swasta itulah yang menyewakan rumah-rumah di sana. Markas itu terletak di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan.

Hasan Nasbi yang merupakan pendiri Cyrus juga mengaku menyewa kantor untuk Sekretariat "Teman Ahok" dari pihak swasta yang mengelola lahan Pemprov DKI Jakarta.