Yusril: Kereta Api Cepat Tidak Efisien, Habiskan Rp 78 Triliun dan Utang ke China

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal proyek kereta api cepat yang digagas pemerintah pusat. 

Yusril menyebut bahwa proyek kereta api Jakarta-Bandung itu tidak efisien. (Baca: Yusril: Saya Tidak Akan Serang Ahok karena Suku dan Agamanya)

"Kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung, saya menganggap bahwa itu tidak efisien, menghabiskan anggaran begitu besar sekitar Rp 78 triliun dan itu utang ke bank China," kata Yusril di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Menurut Yusril, proyek ini tidak efisien karena treknya yang relatif pendek.

Dengan demikian, menurut dia, patut dipertanyakan bagaimana kereta itu bisa bergerak dengan kecepatan maksimal dalam jarak yang relatif dekat.

Selain itu, Yusril menyoroti pendapatan proyek ini. Menurut dia, tidak masuk akal apabila pemerintah mengaku tidak ikut menjamin pendanaan proyek yang katanya dilakukan secara business to business itu.

Padahal, kata dia, badan usaha milik negara yang meminjam dana dari China untuk proyek ini mewakili pemerintah.

"Katanya, pemerintah tidak ikut menjamin karena itu B to B (business to business). Bagi saya, tidak ada B to B karena namanya di sini BUMN milik negara. Di China itu, negara komunis pastilah milik Pemerintah China. Jadi, kalau terjadi apa-apa, kolaps, (bisa) mengganggu negara," ujar Yusril.

Seandainya menjadi pembuat kebijakan, Yusril enggan mengambil risiko dengan menggagas proyek yang menelan investasi besar, tetapi manfaatnya tidak signifikan. (Baca: Yusril Nantikan Nama Calon Wakilnya dari Partai Pendukung)

"Membangun kereta api cepat, tetapi bukan (jenis) bullet train seperti yang Jakarta-Bandung itu, tetapi rapid train yang bisa dibangun di dalam kota," ujar Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini mengingatkan pemerintah agar jangan sampai proyek ini mangkrak. Sebab, menurut dia, nama baik Presiden Joko Widodo yang menjadi taruhannya.

"Karena Presiden sudah melakukan peletakan batu pertama ke kereta api cepat ini, yang sebenarnya kan nama baik Presiden harus dijaga, jangan sampai proyek ini mangkrak di tengah jalan," ujarnya.