Yusril: Jika Rakyat Kehendaki Saya yang Harus Presiden, Siapa Bisa Larang?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, tak menampik untuk menjadikan jabatan gubernur DKI sebagai batu loncatan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

"Kalau rakyat menghendaki saya yang harus jadi presiden, siapa yang bisa melarang?" kata Yusril saat ditemui wartawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2016).

"Jokowi saja, jadi Presiden dari Gubernur DKI, Anda enggak pernah salahkan, kok," kata Yusril lagi.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu pun menceritakan pengalamannya saat akan menjadi calon presiden. Pada Pemilu 1999 atau saat presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Yusril pernah akan mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun, impian Yusril sebagai presiden akhirnya terhenti ketika Ketua MPR saat itu, Amien Rais, mencalonkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menjadi orang nomor satu di RI.

(Baca: Yusril Sebut Partai-partai yang Ditemuinya Sepakat "Melengserkan" Ahok )

Akhirnya, Gus Dur memutuskan agar Yusril menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Waktu itu saya mengalah dan tidak mau membuat keributan. Sekiranya saya waktu itu ngotot maju, saya menang (jadi presiden)," kata Yusril.

Yusril kini menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, Yusril belum mendapat dukungan resmi dari partai politik mana pun.

Ia sebelumnya meyakini, Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkoalisi mengusung Yusril sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara itu, partai asalnya, yakni Partai Bulan Bintang, tak memiliki satu kursi pun di DPRD DKI Jakarta.