Lulung: Fraksi PPP Sudah sejak Awal Tolak Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan, fraksinya di DPRD DKI sudah sejak awal menolak raperda terkait reklamasi.

Sampai saat ini, fraksinya masih menolak untuk membahas raperda tersebut.

"PPP kan sudah sejak awal menolak reklamasi. Dari pandangan umum kita waktu paripurna kan jelas," ujar Lulung ketika dihubungi, Selasa (5/4/2016).

Lulung mempertanyakan dampak yang akan terjadi jika reklamasi diizinkan. Menurut dia, reklamasi tidak hanya berdampak terhadap masyarakat penghuni pulau saja, tetapi juga pada masyarakat yang bermukim di wilayah daratan Jakarta.

Selain itu, dia khawatir pulau-pulau hasil reklamasi nantinya kemungkinan besar dimanfaatkan oleh pengembang dengan tujuan yang menguntungkan masyarakat menengah ke atas.

"Nanti bisa ada kesenjangan ekonomi dan sosial," ujar Lulung.

Setelah ada penangkapan anggota DPRD DKI terkait raperda ini, Lulung mengatakan, sikap PPP tidak akan berubah. Justru semakin memperkuat sikap partainya untuk menolak membahas raperda ini.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bambang Dwi Hartono mengeluarkan surat instruksi untuk Fraksi PDI Perjuangan agar menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di DPRD DKI Jakarta.

Adapun dua buah raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Dengan adanya instruksi ini, Fraksi PDI-P tidak akan melanjutkan pembahasan kedua raperda ini.