Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratna Sarumpaet Nilai Pemprov DKI Anggap Warga Pasar Ikan sebagai Musuh

Kompas.com - 18/04/2016, 14:12 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara aktivis Ratna Sarumpaet bergetar ketika mengadu perihal nasib warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara kepada DPRD DKI Jakarta. Dia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memberi unit rusun yang cukup kepada korban terdampak penertiban.

"Di kawasan Akuarium ini ada lebih dari 500 KK dan sudah ada 100 KK yan terima kunci rusun, tapi kebanyakan mereka yang terima kunci adalah warga pengontrak," kata Ratna dengan suara tinggi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

Sementara, lanjut dia, 385 KK belum menerima kunci rusun. Padahal, kata dia, ratusan warga itulah yang sudah menetap di sana selama puluhan tahun dan secara turun temurun. Selain itu, kata dia, mereka juga rutin membayar pajak.

Ia menyesalkan singkatnya waktu sosialisasi untuk menertibkan kawasan Kampung Akuarium Pasar Ikan.

"Dari penerbitan SP 1 ke SP 2 ini hanya dalam waktu dua hari. Saya melihat ini lebih dari semena-mena dan kejahatan, melihat warga di sana bukan hanya sebagai warga miskin tapi sebagai musuh," kata Ratna. (Baca: Perbincangan Warga Pasar Ikan soal Disebut Sedang Main Sinetron oleh Ahok)

Dia pun menyebut di Luar Batang ada cagar budaya. Yakni Pelabuhan Pasar Ikan, Masjid Luar Batang, dan Museum Bahari. Ratna menuding penertiban kawasan Pasar Ikan untuk membuat visual lebih indah setelah dilakukan reklamasi pantai utara Jakarta. Padahal, kata dia, nelayan lah yang berperan penting menjadikan Pasar Ikan sebagai cagar budaya.

"Jika pemerintah ingin membuat kawasan itu rapi, ajaklah nelayan bersikap bersih. Sekarang mereka (nelayan) masuk perahu saja sudah diancam-ancam, warga berlindung di perahu tidak boleh menginjakkan kaki ke darat. Bilang sama Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) siapa dia? Jangan ancam-ancam, kita warga negara punya hak yang sama," kata Ratna dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbuun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menerima Ratna serta warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara. (Baca: Setelah Penertiban, Warga Pasar Ikan Tidur di Puing-puing Bangunan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com