Penggusuran yang Dilakukan Ahok Dibandingkan dengan Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis perempuan, Luluk Nur Hamidah, menilai proses penggusuran di Jakarta sering kali dilakukan dengan sangat cepat. Menurut perempuan yang sudah mendaftar menjadi bakal cagub DKI ini, situasi semacam ini sering kali membuat pemerintah menjadi berhadapan dengan warga.

"Cara kita tuh maunya serba instan, serba cepat. SP 1, lalu SP 2, SP 3, langsung. Proseduralnya memang seperti itu dan pemerintah pasti menang. Tetapi, masa pemerintah menang melawan rakyat," ujar Luluk dalam sebuah diskusi di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).

"Padahal, warga itu kan bukan musuh pemerintah. Pemerintah itu regulator. Antara pemerintah dan warga harusnya mutualisme," kata dia. (Baca: Warga Korban Penggusuran Pasar Ikan Kini Tinggal di Perahu)

Menurut Luluk, penggusuran harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Musyawarah harus dilakukan berkali-kali.

Dia memberi contoh sikap Presiden RI Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI atau Wali Kota Solo. Jokowi terbiasa melakukan pendekatan dengan makan bersama-sama warga yang mau digusur. (Baca: Ketua DPRD DKI Sebut Penggusuran Pasar Ikan Keterlaluan Sekali)

Bukan satu sampai dua kali, berkali-kali pun ditempuh Jokowi. Seharusnya, kata Luluk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan penggusuran.

"Melibatkan komponen masyarakat ini yang belum dijadikan kekuatan strategis dalam melakukan pembangunan, termasuk di DKI Jakarta," ujar dia. (Baca: Ahok Tantang Yusril Gugat Pemprov DKI ke Pengadilan soal Penggusuran Luar Batang)