Soal Larangan Sepeda Motor di Jalan Sudirman, Ini Komentar Yusril

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra menanggapi soal wacana perpanjangan larangan pelintasan sepeda motor hingga Jalan Jenderal Sudirman oleh Pemprov DKI Jakarta.

Larangan sepeda motor itu awalnya dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin. Harusnya, kata Yusril, kebijakan tersebut dibarengi dengan transisi.

"Pemerintah kalau buat sesuatu harus direncanakan secara matang alternatif penggantinya," kata Yusril di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Alternatif sendiri diperlukan agar masyarakat memiliki pilihan setelah ada kebijakan yang baru.

Dalam kebijakan larangan sepeda motor ini, pembenahan sistem transportasi Ibu Kota harus lebih dulu dikedepankan sebagai pengganti sepeda motor. Nantinya, pengguna sepeda motor dapat memilih transportasi umum untuk bepergian.

Saat ini, baru transjakarta transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Angkutan bus tersebut juga tengah melakukan pembenahan di berbagai sisi, salah satunya penambahan armada dan perbaikan layanan.

"Melarang itu tidak bisa dipermukaannya. Sementara masala dari hilir," kata Yusril.

Pabrik sepeda motor

Sepeda motor sendiri sudah dianggap bukan barang mewah di Indonesia. Pabrik tersebut berasal dari Jepang dan didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"Produksi begitu banyak dan kita berikan kesempatan masyarakat memiliki sepeda motor begitu mudah," kata Yusril.

Cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan memberikan uang pagkal beberapa ratus ribu, sepeda motor langsung bisa dibawa pulang. Kebijakan tersebut dianggap membuat banjir sepeda motor tak terbendung.

"Ketika banjir sepeda motor dilarang, kalau enggak membenahi harus dari hulu ke hilir, ya enggak selesai," ujar Yusril.