Yusril: Panglima TNI Dilematis jika Tolak Ajakan Ahok dalam Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak akan membalas suratnya. Surat dari Yusril bertujuan agar TNI tak dilibatkan dalam penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau saya lihat panglima TNI tidak akan memberikan jawaban karena posisi dia dilematis menghadapi hal ini," kata Yusril di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Posisi dilematis Gatot, kata Yusril, lantaran permintaan keterlibatan TNI tak hanya datang dari Ahok, tetapi juga Presiden RI Joko Widodo. Ahok dianggap meminta Jokowi agar TNI dilibatkan dalam penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain di Luar Batang nanti.

"Namun ya bisa saja Pak Ahok desak Pak Presiden supaya TNI melakukan sesuatu. Presiden ini kan panglima tertinggi. Jadi, segalanya ini serba dilematis," ungkap Yusril. (Baca: Yusril Akan Surati Panglima agar TNI Tak Dilibatkan dalam Penertiban)

Dalam roda pemerintahan, posisi tersebut dianggap tak baik. Semua kebijakan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Ia mendorong agar Jokowi bisa bersikap dan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Kita tahu, politik sekarang ini saling menyandera," kata Yusril.

Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengakui, Gubernur memiliki kebijakan, dan membutuhkan pengamanan atau bantuan dari TNI. Namun, bantuan itu harus sesuai undang-undang.

Bantuan dari TNI itu, misalnya, untuk pasca-bencana alam atau kerusuhan. (Baca: Yusril: TNI Tak Sepantasnya Dilibatkan dalam Penggusuran)

"Kan tidak terjadi dalam konteks penggusuran. Dalam hal ini, tentu Pemda (Pemprov) DKI tidak bisa minta pada TNI," kata Yusril.