Eks Warga Kampung Pulo Mengaku Enak Tinggal di Rusun walau Sewanya Berat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat pada Agustus tahun lalu, eks warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, mengalami banyak perubahan. Perpindahan yang awalnya mereka tolak ini lambat laun diterima.

Adi (56), misalnya, pedagang di Balimester ini mengakui bahwa sarana yang ada di rusun cukup "mewah" bagi dirinya. Kini ia hidup layak dan sehat di rusun.

"Ya kalau dibilang cukup sih ya cukup, fasilitas ada macam-macam," kata Adi di Rusun Jatinegara Barat, Jumat (29/4/2016).

Namun, kondisi itu belum sempurna. Ia mengaku masih rindu pada rumah semipermanennya di pinggir kali, apalagi dulu ia tidak harus membayar sewa.

"Jujur di sini enak, cuma sewanya aja yang masih berat," ujarnya.

Warga pindahan dari Kampung Pulo itu diwajibkan membayar sewa Rp 300.000 per bulan. Biaya itu belum termasuk untuk listrik dan air.

Kendati cukup terjangkau, sebagian warga masih kesulitan membayar. Abdul Qodir, seorang tukang ojek, termasuk yang seperti itu.

"Dulu kan di rumah sendiri kita enggak perlu bayar sewa, sekarang di sini ya harus bayar. Tadinya berharap ada ganti rugi, itu kan rumah kita yang bangun sampai puluhan juta, bayar PBB juga," ujarnya.

Sudah sembilan bulan Abdul menghuni rusun, dan telah dipastikan tidak akan ada penggantian bangunan. Ia pun menerima hidup di sini meski agak berat karena kini harus menyisihkan Rp 300.000 setiap bulannya.

Dengan biaya itu, mereka bisa tinggal di rusun sekelas apartemen dengan perawatan yang baik. Ada pula PAUD, perpustakaan, puskesmas, dan poli gigi yang dapat digunakan gratis oleh mereka.

"Ya mau bagaimana lagi, harus betah tinggal di sini, lumayanlah daripada saya ngontrak," ujarnya.

Sejak diwajibkan membayar sewa pada Desember silam, sebagian kecil warga masih kesulitan membayar hingga menunggak. Mereka tidak diusir, tetapi diperbolehkan mencicil.

Kepala Bidang Prasarana Unit Pengelola Rusun Jatinegara Barat Duma Marhisar mengatakan, warga sebenarnya mampu dan mau membayar. Namun, masih ada prioritas lain selain membayar sewa.

"Mereka semua mampu kok, kan kita data, dan penghasilan paling kecil itu Rp 1.500.000 per bulan. Ada niat untuk membayar, cuma ya mungkin ada yang lebih urgent buat mereka, kami paham," kata Duma di kantornya, Jumat.

Saat ini, ada 11 penghuni yang menunggak sewa. Oleh Unit Pengelola, mereka diizinkan mencicil dengan menyertakan alasan penundaan pembayaran. Duma pun mengatakan, fasilitas yang disediakan bagi mereka sudah cukup.

Mereka yang kesulitan bekerja dapat berdagang di rusun dan disediakan tempat serta gerobak oleh Pemprov DKI.