Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutan Buruh, dari Kenaikan Upah hingga Menolak Reklamasi

Kompas.com - 01/05/2016, 13:59 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan pada peringatan Hari Buruh 2016. Tuntutan untuk pemerintah itu akan disampaikan di hadapan ribuan buruh dari berbagai organisasi di Jabodetabek.

Said menuturkan, tuntutan pertama adalah agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang dinilai memberikan upah kurang layak untuk buruh. Selain itu, buruh meminta kenaikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp 650.000.

Kedua, buruh meminta tidak ada lagi kriminalisasi aktivis buruh dan aktivis sosial, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembebasan aktivis yang sudah dikriminalisasi.

Tuntutan ketiga, kata Said, penolakan terhadap reklamasi dan penggusuran serta RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.

Selain itu, para buruh juga akan mendeklarasikan organsasi masa (ormas) buruh, guru, dan mahasiswa yang bernama Rumah Rakyat Indonesia (RRI) dan Organisasi Rakyat Indonesia (ORI).

Iqbal mengancam, jika semua tuntutan tersebut tidak dipenuhi, dirinya beserta ratusan buruh lain akan kembali mengadakan aksi massa yang lebih besar.

"Kami tidak ingin pemerintah pekak dan tuli, tapi mudah-mudahan setelah May Day ini, ada perubahan yang dirasakan buruh," ujar Iqbal di halaman Tugu Monas, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2016).

Kompas TV Apa Sajakah Tuntutan Buruh 2016?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com