Demo ke Ahok, Pengunjuk Rasa Malah Sindir Anggota DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengunjuk rasa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta memarahi anggota DPRD DKI. Mereka menganggap anggota Dewan loyo.

"Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) bersatu dengan sesepuh FBR (Front Betawi Rempug) dan organisasi kepemudaan mengikuti aksi ini. Anggota DPRD DKI Jakarta jangan loyo sama Ahok, jangan biarkan rakyat miskin digusur," kata seorang bernama Rijal yang berdiri di atas mobil komando, saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI, Jumat (20/5/2016) siang.

Rijal menyebut saat ini DPRD DKI Jakarta tengah tersandera isu reklamasi Pantai Utara Jakarta setelah salah satu anggotanya, Mohamad Sanusi, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja.

"Jangan karena tersandera reklamasi, HMP tidak terlaksana, rakyat menunggu DPRD. Kalian DPRD jangan cuma duduk di gedung mewah, lakukan hak kalian untuk panggil Ahok," kata Rijal dengan suara makin kencang.

Para pengunjuk rasa semakin riuh dan menggedor-gedorkan pagar Gedung DPRD DKI Jakarta. Tak hanya itu, mereka juga melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

Selanjutnya, Rika, perwakilan Srikandi AMJU dari Pademangan, berorasi di atas mobil komando. Sama seperti Rijal, dia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap anggota DPRD DKI Jakarta.

"Rakyat sudah mengantarkan Anda wakil rakyat, kok kita dibiarkan digusur sama Ahok? Di mana anggota Dewan yang terhormat, kalian duduk enak di dalam, lupa sama rakyatnya," seru Rika menggunakan pengeras suara.

Akhirnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menemui perwakilan pengunjuk rasa. Kemudian pada pukul 14.30, mereka membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, massa menuntut DPRD DKI Jakarta segera melakukan hak menyatakan pendapat atau HMP kepada Ahok.

Mereka menuntut HMP karena beberapa kebijakan Ahok dinilai melanggar undang-undang, seperti penggusuran permukiman warga di Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium. Kemudian rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015, serta pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.