Tak Melakukan Kekerasan, Mengapa Ahmadiyah Dimusuhi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zuhairi Misrawi, mengaku heran kelompok Ahmadiyah kerap mendapatkan perlakuan diskiriminatif hingga represif dari masyarakat serta penegak hukum.

Masjid-masid Ahmadiyah disegel hingga dirusak di sejumlah daerah. Penganut aliran Ahmadiyah dilarang untuk beribadah. Padahal, kata Zuhairi, Ahmadiyah merupakan aliran Islam yang membawa kedamaian dan menjauhi cara-cara kekerasan.

"Sejak berdiri pada 1953, tidak pernah ada catatan Jemaat Ahmadiyah melakukan kekerasan dan tindak kiriminal. Bisa dicek ke penegak hukum," kata Zuhairi dalam diskusi mengenai peranan media dalam menjaga perdamaian di Wisma Baiturahman, Jakarta, Jumat (25/6/2016).

Zuhairi membandingkan kondisi jemaah Ahmadiyah di Indonesia dan di negara-negara lain. Menurut dia, di berbagai negara Ahmadiyah dipandang sebagai Islam yang menjaga perdamaian. Para anggota Ahmadiyah juga bisa aktif melakukan berbagai kegiatan tanpa diganggu.

"Di luar, Ahmadiyah justru jadi jubir Islam. Kenapa di kita yang katanya Islam moderat kok malah tidak bisa," kata Zuhairi.

Zuhairi pun menilai, peran media sangat penting untuk membawa berita-berita damai yang bisa meluruskan pandangan kaum intoleran. Selain itu, peran pemerintah dibutuhkan agar tindakan diskrimnatif terhadap para jemaah Ahmadiyah tak lagi terulang.

"Islam itu prinsipnya mendamaikan. Oleh karena itu, peran media dalam menjaga Islam sebagai perdamaian penting," ucap Zuhairi.

Tindakan diskrimnatif terhadap Ahmadiyah terakhir terjadi pada Mei 2016. Masjid Ahmadiyah di Kendal, Jawa Tengah, dirusak orang tak dikenal. Menurut informasi pengurus masjid, tidak ada saksi yang melihat tindakan perusakan.

(Sebelum Dirusak, Masjid Ahmadiyah Kendal Didatangi Lurah Melarang Pembangunan)

Masjid itu memang berada di tengah kebun dan cukup jauh dari permukiman warga. Selain itu, perusakan dilakukan saat semua warga tertidur. Namun, sebelum perusakan, masjid didatangi lurah dan camat setempat. Sang Lurah meminta pembangunan masjid dihentikan dengan alasan ditolak warga. Padahal, masjid tersebut telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003.