Penggunaan Kantong Plastik Turun 30 Persen sejak Ada Kebijakan Berbayar - Kompas.com

Penggunaan Kantong Plastik Turun 30 Persen sejak Ada Kebijakan Berbayar

Kompas.com - 13/07/2016, 21:31 WIB
Thinkstock Ilustrasi kantong belanja pengganti plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dilakukannya uji coba kebijakan plastik berbayar di peritel modern yang ada di 23 kota di tanah air dari pertengahan Februari hingga akhir Mei 2016, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, penggunaan kantong plastik di masyarakat berkurang hingga 30 persen.

Wakil Ketua Aprindo, Tutum Rahanta mengatakan, sejak diberlakukannya aturan itu, tampak penggunaan kantong plastik di sejumlah ritel modern di tanah air berkurang drastis.

Dia menjelaskan banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan plastik untuk membeli barang-barang berukuran kecil, namun saat aturan plastik berbayar berlaku, jadi enggan untuk menggunakan plastik tersebut.

Rata-rata sebuah kantong plastik dikenakan biaya sebesar Rp 200 per plastik.

"Sejak tahap pertama trial itu saja, dampaknya sudah sangat positif. Penurunan pemakaian kantong belanja waktu kami menerapkanharga Rp 200 lebih kurang 30 persen, artinya sangat positif. 30 persen itu dihitung dari persentase seluruh anggota dan dijumlahkan, jadi segitu hitungannya," ujar Tutum saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Saat aturan itu berlaku, sejumlah masyarakat bahkan membawa kantong belanja sendiri. Tutum mengatakan, ada beragam alasan masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri, atau tidak membawa kantong belanja, namun tidak menggunakan kantong plastik berbayar.

Pertama, ada yang menganggap bahwa harga Rp 200 per plastik dianggap terlalu mahal sehingga mereka membawa kantong belanja sendiri. Kedua, sejumlah masyarakat menganggap dengan tidak menggunakan kantong plastik artinya ikut serta untuk menyelamatkan lingkungan.

"Banyak versi, ada orang kaya yang belanja jutaan, harga plastik Rp 200 dia anggap kemahalan, susah. Ada masyarakat bawah dia merasa tanggung jawab dia, malah dia tidak ingin mengambil kantong plastik itu," ujar Tutum.

Meski Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum keluar, kata Tutum, Aprindo sudah mendapatkan surat edaran dari KLHK untuk meneruskan program tersebut.

Surat edaran itu diterima Aprindo pada 7 Juni untuk melanjutkan program plastik berbayar yang dimulai pada 1 Juni. Sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar diikuti 23 kota di Indonesia sejak 21 Februari hingga 31 Mei 2016.

Saat ini KLHK tengah menyusun payung hukum untuk menerapkan kebijakan tersebut agar dilakukan oleh peritel di seluruh Indonesia. (Baca: Aprindo: Plastik di Peritel Modern Masih Berbayar)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali
Komentar

Terkini Lainnya

M Taufik: Jadi Gubernur Pasti Banyak yang Laporin, Apalagi Banyak Belum Move On

M Taufik: Jadi Gubernur Pasti Banyak yang Laporin, Apalagi Banyak Belum Move On

Megapolitan
Maklumat Kapolda Kalbar: Pelaku Pembakaran Lahan Didenda Rp 10 Miliar

Maklumat Kapolda Kalbar: Pelaku Pembakaran Lahan Didenda Rp 10 Miliar

Regional
Terlibat Perselingkuhan, Wakil PM Australia Mengundurkan Diri

Terlibat Perselingkuhan, Wakil PM Australia Mengundurkan Diri

Internasional
Simpatisan Partai Republikan Dukung Penyebaran Senjata Api di AS

Simpatisan Partai Republikan Dukung Penyebaran Senjata Api di AS

Internasional
Perjalanan Daging Anjing di Medan, dari Pasar sampai Piring Makan (3)

Perjalanan Daging Anjing di Medan, dari Pasar sampai Piring Makan (3)

Regional
Hendak Menanduk Pemilik Mobil, Kambing Malah Tersangkut di Kemudi

Hendak Menanduk Pemilik Mobil, Kambing Malah Tersangkut di Kemudi

Internasional
Polisi Akan Panggil Elvy Sukaesih Terkait Kasus Narkoba Dhawiya

Polisi Akan Panggil Elvy Sukaesih Terkait Kasus Narkoba Dhawiya

Megapolitan
ITB dan MIT Bekerja Sama dalam Penelitian Baterai Mobil Listrik Nasional

ITB dan MIT Bekerja Sama dalam Penelitian Baterai Mobil Listrik Nasional

Regional
Kabareskrim: Indonesia Darurat Akal Sehat

Kabareskrim: Indonesia Darurat Akal Sehat

Nasional
Berstatus Tahanan KPK, Calon Gubernur Lampung Masih Berkampanye

Berstatus Tahanan KPK, Calon Gubernur Lampung Masih Berkampanye

Nasional
Dishub Kota Bekasi Harap Pemilahan Ganjil Genap Dilakukan di Area Jalan Tol

Dishub Kota Bekasi Harap Pemilahan Ganjil Genap Dilakukan di Area Jalan Tol

Megapolitan
Lecehkan Puluhan Siswanya, Guru SD di Surabaya Dilaporkan ke Polisi

Lecehkan Puluhan Siswanya, Guru SD di Surabaya Dilaporkan ke Polisi

Regional
Polisi Tangkap Penyebar Berita Hoaks soal Ustaz di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penyebar Berita Hoaks soal Ustaz di Tambun Utara

Megapolitan
YLBHI Duga Ada yang Hendak Ambil Untung dari Isu Penyerangan Pemuka Agama

YLBHI Duga Ada yang Hendak Ambil Untung dari Isu Penyerangan Pemuka Agama

Nasional
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Akan Pelajari Aturan Baliho pada Masa Kampanye

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Akan Pelajari Aturan Baliho pada Masa Kampanye

Megapolitan

Close Ads X