Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Hasil Reses Fraksi PDI-P Berbeda dengan Survei SMRC

Kompas.com - 22/07/2016, 15:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Gembong Warsono menilai wajar jika hasil reses Fraksi PDI-P berbeda dengan survei SMRC. Gembong mengatakan hal ini karena warga yang dijadikan objek antara SMRC dan Fraksi PDI-P berbeda.

Untuk diketahui, sebanyak 80 persen warga serta anak ranting sudah tidak menghendaki petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama kembali memimpin di Ibu Kota. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2016, sebanyak 25,6 persen responden memilih PDI-P sebagai partai politik yang didukungnya pada pemilu.

Dari persentase tersebut, mayoritas responden mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Gembong mengatakan alasan pertama karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi cagub.

"Kalau ada pemilih PDI-P yang kemarin memberikan KTP untuk petahana, itu karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan calon gubernur," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat, (22/7/2016).

Gembong mengatakan warga yang memilih PDI-P pasti akan kembali mendukung partai tersebut ketika cagub definitif diumumkan.

"Mereka akan kembali," ujar Gembong. (Baca: Hasil Survei Dukungan untuk Ahok Berbeda dengan Hasil Reses Fraksi PDI-P)

Warga miskin

Alasan kedua, kata Gembong, apa yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDI-P bukanlah survei. Melainkan reses yang kebanyakan dilakukan di kawasan kumuh, tempat tinggal kaum menengah ke bawah.

80 persen warga yang menolak mendukung petahana yang dimaksud PDI-P adalah warga miskin.

"Jadi kan bicara segmennya. Kalau masyarakat menengah ke bawah dari yang kita tanya tidak mau lagi mendukung petahan. Tapi kalau masyarakat lain yang tinggal di Pondok Indah mungkin masih mendukung," ujar Gembong.

Gembong mengatakan di sinilah letak perbedaan keduanya. Hal yang dilakulan SMRC adalah survei yang mencakup berbagai kalangan masyarakat. Sementara Fraksi PDI-P hanya mengumpulkan pandangan dari masyarakat menengah ke bawah saja.

"Jadi kami tidak membantah SMRC karena itu kan ilmiah. Saya sampaikan ini hanya perbedaan segmentasi dan objek saja," ujar Gembong. (Baca: Fraksi PDI-P DPRD DKI: 80 Persen Warga Tak Kehendaki "Incumbent")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com