Uang Suap Rp 45 Miliar untuk Sanusi Terkait Lelang Pompa Air di Dinas Tata Air

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengaku pernah dipanggil oleh penyidik KPK. Dia dipanggil untuk dimintai keterangan soal kasus tindak pidana pencucian uang mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi.

"Ya, saya pernah dimintai keterangan sama KPK dua kali," ujar Teguh kepada Kompas.com, Kamis (25/8/2016).

Kepada penyidik, Teguh menyampaikan bahwa suap yang dilakukan oleh PT Wirabayu Pratama dan PT Imemba Contractors kepada Sanusi terjadi sebelum dia menjabat sebagai kepala dinas.

Namun, dia telah melakukan penelusuran terkait dua perusahaan itu. Sekitar tahun 2012 sampai 2014, dua perusahaan itu terlibat lelang pompa.

"Jadi, itu terkait dengan lelang pompa di Dinas Tata Air termasuk juga komponen pompanya. Ketika dikonfirmasi, ya saya katakan itu jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala dinas, tetapi memang setelah ada penelusurannya, memang perusahaan ini yang mengalirkan dananya ke Pak Sanusi," ujar Teguh.

Teguh mengatakan, pada Desember 2015, PT Wirabayu Pratama pernah melakukan penagihan terhadapnya terkait proyek pompa yang dikerjakan. Perusahaan tersebut menagih sebesar Rp 14 miliar kepada Dinas Tata Air DKI Jakarta.

"Tetapi, enggak saya bayarkan karena hasil investigasi di lapangan itu memang tidak sesuai dengan spek yang tertera di kontrak," ujar Teguh.

Kasus pencucian uang Sanusi

Sanusi didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar dengan membelanjakannya ke dalam bentuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Aset-aset senilai Rp 45 miliar itu bukan didapat dari penghasilan Sanusi selama di DPRD DKI Jakarta.

Jaksa penuntut umum (JPU) Ronald Worotikan mengatakan, aset-aset tersebut didapatkan Sanusi dengan cara meminta uang dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air.

Dinas Tata Air merupakan SKPD mitra Komisi D bidang pembangunan di DPRD DKI Jakarta. Sanusi merupakan ketua di Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Jaksa menyebut ada dua perusahaan yang memberikan uang kepada Sanusi. Pertama adalah PT Wirabayu Pratama yang merupakan rekanan Dinas Tata Air dalam proyek pekerjaan antara tahun 2012 sampai 2015.

Menurut jaksa, Direktur PT Wirabayu Pratama, Danu Wira, telah memberikan uang sebesar Rp 21 miliar (tepatnya Rp 21.180.997.275,00). Kedua, kata Ronald, adalah PT Imemba Contractors yang merupakan rekanan Dinas Tata Air dalam proyek pekerjaan antara tahun 2012-2015.

Komisaris PT Imemba Contractors, Boy Ishak, memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Sanusi.

Sementara itu, Sanusi juga menerima uang lain sejumlah Rp 22 miliar (tepatnya Rp 22.106.836.498,00). Jaksa mengatakan, Sanusi kemudian membelanjakan seluruh uang tersebut.