Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Potensial Pilkada DKI dari KPU dan Dinas Dukcapil

Kompas.com - 06/09/2016, 15:19 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Komisi A DPRD DKI Jakarta ditemukan perbedaan dalam daftar penduduk potensial pemilih (DP4) pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Analisa DP4 yang dimiliki KPU DKI Jakarta berjumlah 8.243.651 pemilih. Sedangkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan wajib KTP berjumlah 7.389.470 pemilih per September 2016. Kedua data itu bersumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Perbedaan data itu menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat tersebut. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, M Syarif, misalnya, mempertanyakan penyebab perbedaan tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan bahwa pada dasarnya tak ada perbedaan DP4 antara KPU DKI dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Sumarno menjelaskan, DP4 milik KPU DKI Jakarta bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Alur DP4 itu awalnya diberikan kepada KPU RI pada 15 Juli 2016 lalu. Saat itu, Kemendagri memberikan DP4 sebesar 7.439.149 pemilih.

"Oleh KPU pusat, dilakukan analisa kegandaan dan sinkronisasi antara DP4 dan DPT Pilpres," kata Sumarno di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Sinkronisasi itu menggunakan mesin yang mencocokkan beberapa elemen seperti nomor induk, nomor kartu keluarga, tempat dan tanggal lahir, status kawin. Hasil sinkronisasi itu, ada sekitar 6 juta pemilih dinyatakan sinkron antara DP4 dan DPT Pilpres. Sisanya 1,4 juta dinyatakan tidak sinkron.

Namun, kata Sumarno, pihak KPU tidak langsung menyisihkan. Pihaknya memasukkan kembali data-data yang tidak sinkron, namun memiliki beberapa elemen sama. Fungsinya, agar tidak ada orang yang kehilangan hak pilih. Setelah analisa itulah kemudian muncul 8,2 juta pemilih.

Kendati demikian, jumlah itu dianggap belum pasti. Data pemilih itu masih kotor serta perlu dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Kompas TV Ketua KPU DKI Minta Ahok Tunda Penggusuran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi 'Penindakan'

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi "Penindakan"

Megapolitan
Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com