Saat Massa Tolak Ahok Menekan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta kembali digelar ratusan massa di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). 

Ratusan massa yang mengaku korban penggusuran di Jakarta itu meminta Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak memberikan rekomendasi untuk Ahok menjadi cagub pada Pilkada DKI 2017.

"Ahok ini condong ke pengembang yang jelas nyata-nyata sudah ada, terlihat di Pluit dan tempat lain. Yang jelas Ahok tidak pro rakyat kecil," kata salah satu koordinator aksi dari Sekjen Forum Tanah Merah Bersatu, Purwanto, di lokasi.

Warga membandingkan Ahok dengan mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo. Meski pernah berpasangan dengan Jokowi, warga mengaku tidak akan memilih Ahok.

"Sebagai massa Jokowi bukan berarti kami memenangkan Ahok, karena Ahok setelah Jokowi menjadi presiden dia sudah berbuat semena-mena, melakukan penggusuran," ujar Purwanto.

Dalam aksinya, warga mengutus 13 perwakilan menemui pengurus DPP PDI-P. Mereka disambut politisi PDI-P, Hamka Haq. Kepada warga, Hamka menjelaskan PDI-P belum memberi keputusan soal Pilkada DKI.

"Yang pokok di DPP belum menentukan dan belum pernah ada rapat DPP. Pak Hamka bilang yang jelas (PDI-P) lagi konsen di lima wilayah lain yang akan pilkada. Jadi DKI terakhir," ujar Purwanto.

Warga cukup puas karena tuntutan mereka yang meminta PDI-P tidak merekomendasikan Ahok akan dibahas dalam rapat DPP PDI-P. Kepada warga, Hamka juga menyampaikan PDI-P akan mempertimbangkan semua masukan terkait Pilkada DKI.

"Hari ini front wong cilik bicara kita terima dan semua aspirasi itu nanti akan saatnya dibahas dalam rapat DPP menyangkut Pilgub DKI," kata Hamka, kepada ratusan warga.

Tekan PDI-P

Tak lama setelah bertemu Hamka, penggunjuk rasa membubarkan diri. Koordinator aksi menyatakan, unjuk rasa mereka baru tahap awal. Mereka akan terus mendesak PDI-P untuk tidak merekomendasikan Ahok maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ini baru langkah awal, kita akan menekan PDIP terus dan terlibat percaturan politik di DKI, supaya gubernur DKI tetap yang berpihak ke rakyat," ujar Purwanto.

Purwanto berharap, PDI-P sejalan dengan tuntutan warga. Jika tidak, mereka mengancam akan meninggalkan PDI-P.

"Kalau tidak maka seluruh akar rumput menarik diri dan tidak pilih PDI-P," ujar Purwanto.

Purwanto juga membantah aksi ini ditunggangi partai politik atau tokoh yang jadi rival Ahok terkait pilkada. Meski demikian, dirinya menilai, kader PDI-P seperti Risma dan Djarot Saiful Hidayat, layak untuk mendapat rekomendasi sebagai Cagub DKI asalkan kebijakannya pro dengan rakyat kecil.

"Kita belum condong ke sebuah individu," ujar Purwanto.