Ahok: Kalau Saya Tidak Pro-rakyat, Buat Apa Kasih Tunjangan Kesehatan dan Pendidikan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak setuju dengan anggapan para penentangnya yang menilai dirinya tidak pro-rakyat.

Kata pria yang biasa disapa Ahok ini, sudah banyak kebijakan pro-rakyat yang digulirkannya selama memimpin Ibu Kota, terutama yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pangan.

"Kalau enggak pro-rakyat kecil, masa kasih tunjangan kesehatan, pendidikan, perumahan, sembako diturunin. Pikir sendiri gimana enggak pro-rakyat kecil?" ujar dia di Balai Kota, Kamis (8/9/2016).

Ia menyampaikannya menanggapi aksi unjuk rasa ratusan orang di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Ratusan orang yang mengaku korban penggusuran di Jakarta itu meminta Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak memberikan rekomendasi untuk Ahok menjadi cagub pada Pilkada DKI 2017. Alasannya, mereka menilai Ahok tidak pro-rakyat kecil dan terlalu berpihak kepada pengusaha.

Menanggapi hal itu, Ahok menyatakan dirinya memang selalu dianggap sebagai gubernur yang pro-pengembang. Namun, ia menegaskan bahwa dirinyalah yang ngotot mengenakan kontribusi tambahan 15 persen terhadap pengembang reklamasi di Teluk Utara Jakarta.

"Jadi kalau fitnah-fitnah gitu biasalah ya enggak usah terlalu pusing," ujar Ahok. (Baca: Ahok dan Sebutan "Gubernur Agung Podomoro")