Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Polda Metro Cegah Terulangnya Penghadangan Kampanye

Kompas.com - 11/11/2016, 18:44 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Polisi menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi terulangnya aksi penolakan warga terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang ingin berkampanye.

Salah satu caranya, polisi meminta masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau penolakan di lokasi kampanye agar terlebih dulu memberitahukan kepada kepolisian.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar polisi dapat memfasilitasi kelompok warga yang ingin berunjuk rasa di lokasi kampanye.

Sehingga, masyarakat akan tetap bisa menyampaikan aspirasinya dan pasangan calon gubernur juga tetap bisa berkampanye.

"Ya bisa ajukan pemberitahuan ke kita nanti kita fasilitasi mereka mau demo di mana, tapi jangan menghambat atau mencegah supaya orang tidak bisa kampanye," ujar Suntana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/11/2016).

Selain itu, kata Suntana, ia meminta tim pemenangan pasangan cagub-cawagub memberikan jadwal kampanyenya kepada pihak kepolisian. Sehingga, jika ada penolakan dari warga polisi bisa mengantisipasinya.

"Kalau ada paslon yang mau kampanye di suatu tempat dimungkinkan terjadi hambatan tadi polisi akan datang lebih dulu beritahu masyarakat enggak usah begitu. Apabila dalam pemberitahuan itu masih maksa, ya kita akan fasilitasi agar kegiatan kampanye tidak terhambat," ucap dia.

(Baca: Bawaslu: Penghadangan Kampanye adalah Tindak Pidana)

Suntana menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengumpulkan tim sukses pemenangan seluruh pasangan cagub-cawagub.

Dalam pertemuan tersebut, ucap Suntana, tim pemenangan pasangan cagub-cawagub diminta menjelaskan kepada pendukung lainnya agar memberikan kesempatan pasangan cagub-cawagub lain untuk berkampanye.

"Stakehokder yang ada akan mengumpulkan semua timses paslon agar memberitahu masyarakat pendukungnya untuk memberikan ruang dan kebebasan bagi paslon manapun untuk menyampaikan aspirasinya ke masyarakat dan itu untuk kepentingan kita semua," kata Suntana.

Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, beberapa kali mendapat penolakan dari sekelompok massa saat akan atau tengah berkampanye di beberapa wilayah.

(Baca: Djarot Curiga Penolakan terhadap Kampanye Ahok-Djarot Terkoordinasi)

Tercatat, Ahok pernah dihadang kelompok massa saat kampanye mengunjungi Pasar Rawa Belong, Rabu (2/11/2016).

Selain itu, Ahok juga mendapat penolakan saat akan berkampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat pada Kamis (10/11/2016).

Adapun Djarot mendapat penolakan dari kelompok massa saat kampanye di Kedoya Utara dan  Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (9/11/2016).

Bawaslu DKI Jakarta telah menerima laporan mengenai penghadangan kampanye tersebut.

Kompas TV Djarot Ajak Dialog Warga yang Mengusirnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com