Ahok: Semua Bisa Lihat Anggaran DKI, Botol Aqua Berapa Pun Bisa Dilihat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, pemerintahan harus transparan agar terbebas dari korupsi.

Ahok bercerita bagaimana dirinya menerapkan praktik pemerintahan yang transparansi selama ia memimpin Jakarta.

Misalnya, saat Ahok membuat kebijakan lurah dan camat untuk melapor LKHPN. Padahal, dua jabatan ini sebelumnya tidak perlu untuk melaporkan LHKPN.

"Pejabat dulu, lurah, camat, enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa semua harus lapor, kita kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK," kata Ahok, dalam sambutan di Rumah Lembang, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Ahok menyatakan telah membuat sistem e-budgeting. Dengan sistem ini, warga bisa melihat semua program yang dianggarkan Pemprov DKI.

"Semua bisa lihat anggaran DKI sampe botol aqua (beli) berapa bisa dilihat. Rapat juga bisa dilihat," ujar Ahok.

"Kita mulai bukan cuma transparan, tapi juga bertanggung jawab pakai uang rakyat. Ini uang rakyat, kita harus tanggung jawab," ujar Ahok.

Ahok juga cerita bagaimana ia menghapus nepotisme. Dulu, kata Ahok, mengenal gubernur saja bisa buat seseorang kaya tanpa harus 'korupsi'. Misalnya, memanfaatkan aset Pemprov DKI dengan sewa murah.

Pihak yang menyewa aset Pemprov DKI murah itu lalu menyewakan lagi ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

"Sekarang saya ubah, kalau mau sewa gedung DKI pake jasa penilai. Kalo penilai bilang sekian, anda harus bayar segitu," kata Ahok.

Ahok juga menyatakan telah menghapus sistem transaksi tunai. Dengan sistem non-tunai, Ahok bisa melacak pejabat mana yang mencoba menilep dana. Apalagi Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan PPATK.

"Jual mobil juga gitu, bekas mobil pejabat dibeli murah banget, padahal sebelum dijual udah diservis abis pake uang APBD. Ini juga saya coret, kalau mau jual mobil, lelang. Kita gunakan teknologi biar semua transparan," ujar Ahok.

Banyak hal yang disampaikan Ahok soal sepak terjangnya selama memimpin Ibu Kota untuk membuat pemerintahan yang transparan. Termasuk soal bantuan CSR dari pengusaha.

"Jadi kalau kompensasi semua barang, bukan uang, dan pakai jasa penilai. Jadi sangat adil," kata Ahok.

Ahok tak peduli langkahnya itu akan memunculkan pihak-pihak yang merasa sakit hati karena kebijakannya. "Ada klub BHS (Barisan Sakit Hati), kumpul-kumpul gitu ya. Ya enggak apa-apa. Saya pikir kalau mau berantas korupsi, anda bentuk dua kelompok. Ada yang cinta, ada yang benci," ujar Ahok.