Sandiaga: Salah, Naikkan UMR sebagai Solusi Kenaikan Harga Bahan Pokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Sandiaga Uno, mengkritik kebijakan menaikkan upah minimum regional (UMR) sebagai solusi kenaikan harga bahan pokok.

Sandiaga mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan Jacob, salah satu peserta diskusi yang diselenggarakan Cre8 di Workspace PIK Avenue, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Jacob saat itu menanyakan soal fenomena kenaikan harga bahan pokok setiap tahun.

"Beberapa tahun terakhir selalu naik, bukan cabai saja. Bahan pokok lain juga. Kemudian, solusi permerintah naikkan UMR. Mohon diberikan penjelasan," tanya Jacob.

Sandiaga menjawab bahwa menaikkan UMR sebagai solusi merupakan kebijakan yang keliru.

"Apakah kuncinya menaikkan UMR? Salah besar, percuma. Kayak kita ditempelin wortel di kepala. Kita lari ke mana pun enggak kekejar wortelnya karena ada di atas kepala kita. UMR mau dinaikkan semana pun juga, tetapi biaya hidup naik, enggak akan tercipta kesejahteraan," kata Sandiaga.

Ia mengibaratkan situasi kenaikan harga bahan pokok itu seperti keledai terperosok di lubang yang sama. Sebab, setiap tahun, hal itu terus terjadi tanpa ada solusi konkret.

Soal kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, kata Sandiaga, pemerintah kerap beralasan tak bisa memprediksi cuaca. Padahal, kata Sandiaga, ada solusi konkret daripada beralasan tak bisa memprediksi cuaca.

Menurut dia, ada dua solusi konkret, yakni mengamankan pasokan dan memotong rantai distribusi.

"Harus ada terobosan untuk amankan pasokan. Cabai dan daging sapi itu kuncinya adalah perkulakan. Itu belum kebangun," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan, Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah mencoba membuat sistem perkulakan. Namun, menurut Sandiaga, hal itu belum terwujud.

"Rata-rata pemprov melemparkan (masalah harga bahan pokok) ke pemerintah pusat, ah ini salah pemerintah pusat, padahal itu wadahnya mereka," kata dia.

Daripada menyalahkan pemerintah pusat, Sandiaga memilih untuk menghadirkan solusi konkret.

Solusi kedua adalah menyederhanakan rantai distribusi. Saat ini, kata Sandiaga, ada sembilan lapisan untuk rantai distribusi bahan pokok, dan sistem tersebut tak transparan.

"Kenapa untuk kelompok petani sangat sedikit untuk nilai tambah, sementara yang huge (besar) di tingkat pedagang semi atau pengepul besar? Mereka sampai 20-30 persen," ujar Sandiaga.