Ahli Pidana Sebut Warga Berhak Laporkan Ahok soal Dugaan Penodaan Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Saksi ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, ditanya hakim apakah warga di luar Kepulauan Seribu bisa melaporkan pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebab, orang yang tinggal di Kepulauan Seribu tidak keberatan dan tidak melaporkan Basuki terkait pidatonya.

Adapun Basuki atau Ahok diduga menodakan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

"Dia punya hak untuk melaporkan karena kepentingan mereka terganggu, terkait kitab suci yang mereka imani dinodai dengan kata-kata," ujar Mudzakkir dalam persidangan di Kementerian Pertanian, Selasa (21/2/2017).

Mudzakkir mengatakan, pihak yang melapor tidak harus warga Kepulauan Seribu. Sebab, warga di wilayah lain juga bisa menyaksikan pidato Ahok melalui media lain, misalnya video. Warga akan bereaksi setelah melihat video yang disebar ke publik.

Oleh karena itu, kata Mudzakkir, peristiwa ini tidak akan terjadi jika video tersebut tidak tersebar.

"Kalau videonya dilompatin atau diedit, ya publik enggak tahu. Harusnya humas mengedit itu dulu. Harusnya peng-upload harus edit. Setelah edit baru disampaikan ke publik. Etikanya demikian," ujar Mudzakkir. (Baca: Tiga Kalimat dari Pidato Ahok yang Dianggap Menodakan Agama)

Mudzakkir juga mengatakan, kasus ini bukanlah delik aduan sehingga polisi masih mengusut meski tidak ada laporan. Adapun beberapa pelapor memang menjadikan video YouTube sebagai barang bukti.

Tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan secara langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Sementara itu, warga Kepulauan Seribu yang mendengar langsung tidak membuat laporan ke polisi.