Sandiaga Sebut Lelang Konsolidasi Tak Berpihak pada Pengusaha Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, menilai lelang konsolidasi yang kini dijalankan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak berpihak pada pengusaha kecil.

Menurut Sandi, pendapat itu dia lontarkan setelah mendengar masukan dari para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Kemarin saya dapat masukan dari Kadin mengenai lelang konsolidasi. Mereka mengatakan program lelang konsolidasi jelas-jelas tidak memihak pengusaha kecil," kata Sandi saat ditemui di posko pemenangannya di Jalan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

(Baca: DKI Selesaikan 24 Persen Paket Lelang Konsolidasi)

Sandi mengaku belum tahu alasan Ahok menerapkan sistem lelang tersebut.

"Mungkin ada sebuah alasan konkret dari Pak Basuki kenapa lebih memihak ke pengusaha besar," ujar Sandi.

Lelang konsolidasi diketahui mulai diterapkan pada proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016. Melalui sistem itu, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Menurut Ahok, penerapan lelang konsolidasi dimaksudkan agar pengerjaan pembangunan tidak dilaksanakan oleh perusahaan kecil yang dinilainya abal-abal.

Karena itu, hanya perusahaan besar yang dapat mengikuti lelang. Ahok menilai pengontrolan pengerjaan akan lebih mudah dilakukan terhadap perusahaan berskala besar.

Selain itu apabila pengerjaan proyek tidak maksimal pihaknya dapat memberi sanksi, sedangkan jika perusahaan kecil, Ahok menganggap kalaupun diberi sanksi hingga maksimal pencabutan izin usaha, pemilik bisa membentuk perusahaan lain dengan nama baru.

"Kalau dia (BUMN) macam-macam, saya bisa sanksi. Kalau cuma PT A, PT B, bangun yang Rp 3 miliar atau Rp 4 miliar, sanksinya susah," ujar Ahok.

(Baca: Sandiaga: Kami Ingin Sama-sama dengan Parpol Pengusung Agus-Sylvi)