JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, blusukan ke Jalan Pasar Inpres, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Selasa (21/3/2017).
Saat Djarot melihat pelayanan Posyandu Cempaka 1 di sana, warga mencurahkan keluh kesahnya kepada Djarot.
Rupanya, warga mendapat kabar bahwa permukiman mereka akan digusur. Mereka ingin memastikan bahwa permukiman mereka tidak akan digusur.
"Pakde, maaf nih numpang tanya. Katanya ada penggusuran ya?" kata seorang bapak-bapak.
Djarot yang tadinya fokus melihat pelayanan posyandu itu langsung tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya.
"Ngaco, itu enggak benar, yang direlokasi itu bantaran sungai, kolong jembatan, kolong tol," jawab Djarot.
(Baca juga: Djarot Janjikan Program Renovasi Rumah Tak Layak Huni)
Rupanya, pertanyaan itu menarik perhatian ibu-ibu pengurus posyandu. Mereka ingin bertanya lebih lanjut mengenai isu penggusuran itu.
"Masalah pembongkaran itu Pak, bisa tolong dicontohkan pembangunan apa yang biasanya digusur? Apa yang tidak punya surat-surat?" tanya warga.
"Jadi begini ya, yang direlokasi itu yang ada di bantaran sungai, kolong jembatan. Itu tanahnya negara," jawab Djarot.
(Baca juga: Djarot: Kalau Mereka Pilih Ahok-Djarot, Memang Ada yang Salah?)
Ia mengatakan, permukiman itu bukan berada di bantaran sungai atau kolong jembatan sehingga tidak akan digusur Pemprov DKI.
Djarot menyampaikan, Pemprov DKI biasanya menyediakan rumah susun sebelum melakukan relokasi.
Kata dia, relokasi tidak dilakukan sembarangan. Djarot juga meminta warga untuk mengurus sertifikat mereka agar memiliki jaminan.
"Kalau ada sertifikat ya aman sudah, sekarang kan ngurus itu sudah mudah, di bawah Rp 2 miliar BPHTB gratis," ujar Djarot.