DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berharap Forum Komunikasi Angkutan Kota Depok (FKAKD) membatalkan rencana melakukan aksi mogok beroperasi dan unjuk rasa di Balai Kota, Jalan Margonda Raya, Rabu (29/3/2017) pekan depan.
Pemkot Depok tengah menggodok penerapan untuk pengaturan transportasi berbasis online, mulai dari taksi hingga ojek.
"Kami harapkan rencana itu tak terjadi ya. Sebab, kami sedang bicarakan untuk pengaturan dan pembenahan transportasi online itu, mulai dari penetapan batas tarifnya serta pembatasannya untuk ojek online," ungkap Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Kamis (23/3/2017).
Menurut Pradi, komunikasi antara sopir angkot konvensional dan awak transportasi online di Depok sudah terjalin cukup baik, sehingga diharapkan tidak terjadi gesekan.
(baca: Polisi Hadang Puluhan Ojek "Online" dari Depok di Jembatan Cibinong)
"Sebab, jika angkot unjuk rasa dan mogok operasi semua, tentunya masyarakat penumpang yang dirugikan dan menjadi telantar," kata Pradi.
Untuk mengantisipasi unjuk rasa itu, kata Pradi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI agar para penumpang di Depok tak telantar, seperti yang sempat terjadi pada Selasa (21/3/2017) lalu. (Budi Sam Law Malau)
(baca: Sopir Angkot Demo, Polisi Angkut Penumpang yang Telantar di Jalan Raya Bogor)