Air Mancur Menari Bundaran HI yang Tak Kunjung Terwujud...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sejak tahun lalu, rencana revitalisasi air mancur Bundaran Hotel Indonesia sudah dilakukan. Pada Oktober 2016, delapan perusahaan sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek revitalisasi air mancur Bundaran Hotel Indonesia.

Penandatanganan itu disaksikan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu, Basuki atau Ahok mengatakan, delapan perusahaan itu akan membiayai revitalisasi air mancur menari Bundaran HI.

"Mereka yang deal teknisnya dan uangnya. Kita cuma sediain tempat saja. Sudah jadi, baru diserahterimakan ke kita," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/10/2016).

Baca: 8 Perusahaan Akan Biayai Revitalisasi Air Mancur Bundaran HI

Adapun beberapa perusahaan yang memberikan dana coorporate social responsibility (CSR) untuk revitalisasi air mancur Bundaran HI ini adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Plaza Indonesia Realty Tbk, PT Wisma Nusantara Internasional, PT Grand Indonesia, PT Sinarwisata Lestari, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Astra Internasional Tbk, dan PT Drei Indonesia.

Proyek rencananya ini menelan biaya sekitar Rp 28 miliar. Namun, sampai saat ini tampak belum ada pembangunan di air mancur Bundaran HI.

Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan seharusnya pengerjaan memang sudah dilakukan.

Namun, sampai saat ini masih ada kendala-kendala. Djafar mengatakan semua perusahaan sudah menyanggupi rencana revitalisasi air mancur Bundaran HI. Setelah penandatangan MoU, koordinasi justru terhambat.

Baca: Bundaran HI Akan Dilengkapi dengan Air Mancur Menari

"Kendala pertama itu yaitu koordinasi, koordinasi awal pertemuan dengan Pak Gubernur (Ahok) dan pengusaha sekitar bundaran HI itu mereka sudah sanggup dan sudah siap," ujar Djafar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (3/4/2017).

Selanjutnya, koordinasi tidak lagi dilakukan oleh Ahok melainkan oleh jajaran SKPD. Koordinasi dilanjutkan oleh Biro Tata Pemerintahan yang biasanya mengurus masalah CSR.

Djafar mengatakan ada kesulitan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan itu.

"Rasanya gampang banget itu saat berdiskusi dengan Pak Gubernur, tapi kenyataannya setelah itu adanya kesulitan koordinasi antara siapa yang mewakili dari tim yang 9 perusahaan itu yang menamakan diri konsorsium," ujar Djafar.

Djafar mengaku sudah berbicara dengan calon pelaksana revitalisasi itu, yaitu Watermark Decoration. Djafar pun akhirnya mengetahui kendala koordinasi setelah berbicara dengan pihak Watermark Decoration.

Baca: Tanaman Warna-warni Percantik Bundaran HI