PP Muhammadiyah: Meresmikan Rumah Ibadah Saat Pilkada Termasuk Politisasi Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai adanya politisasi agama tidak bisa hanya diarahkan terhadap pihak yang berpolitik atas nama agama. Tapi juga terhadap pihak yang mendekonstruksi pikiran orang lain dengan memanfaatkan isu agama.

Untuk pihak yang kedua ini, Haedar mencontohkan mengenai adanya kegiatan peresmian rumah ibadah saat masa tenang pilkada. Menurut Haedar, kegiatan tersebut sebenarnya termasuk politisasi agama.

"Boleh jadi kalau ada seorang pejabat resmi meresmikan masjid, atau gereja atau tempat ibadah pada saat minggu tenang, atau pada saat masa kampanye, itu juga termasuk politisasi agama," kata Haedar saat memberikan kuliah kebangsaan di kampus Universitas Prof Hamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (11/4/2017).

Baca: 16 April, Jokowi-Ahok Resmikan Masjid Raya Daan Mogot

Haedar berharap hal yang dikhawatirkannya itu tidak terjadi. Walaupun ia tak yakin harapannya itu akan terjadi. Yang pasti, Haedar menilai politisasi agama merupakan paradoks yang bisa dilakukan oleh pihak manapun. Tergantung kepentingan dan cara yang dilakukannya.

"Saya yakin teman-teman di dunia politik sudah paham. Cuma rakyat yang sering tidak paham," ujar Haedar.