Sekda DKI: APBD Bisa Dilihat DPRD, tetapi Tidak Bisa Mengubahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI jakarta Saefullah mengatakan, pemakaian "password" di sistem "e-budgeting" dilakukan untuk mengawasi agar penyusunan anggaran dan program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bisa terus diawasi.

Saefullah menjelaskan, pemberlakukan password tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama agar tak ada oknum-oknum mengubah atau bahkan menambahkan program dalam APBD DKI untuk kepentingannya.

Adapun password tersebut hanya dimiliki oleh gubernur, wakil gubernur, sekda, pejabat setingkat kepala dinas, dan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI, kata Saefullah juga tidak bisa seenaknya mengubah program dalam APBD itu.

Gubernur harus terlebih dahulu mengumpulkan dan meminta penjelasan kepada dinas terkait soal kejelasan program di APBD yang dirasa janggal.

"Saya bisa lihat (APBD), tapi mengubah tidak bisa. Kalau mau mengubah ada waktu mengubah. Misalnya saya punya password, saya mau ubah tidak bisa, gubernur juga tidak bisa mengubah," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Saefullah mengatakan, dengan sistem ini, sangat mudah mengetahui siapa saja yang mengakses e-budgeting tersebut. Begitu juga jika ada yang menambah atau mengurangi program di APBD yang sudah ditetapkan, akan terlihat identitas, hingga waktu ketika mengakses.

Pemberian password kepada anggota DPRD DKI, lanjut Saefullah dilakukan agar anggota DPRD DKI bisa melihat dan mengkritisi apa saja program dalam APBD yang dirasa tidak tepat.

"Kalau saya sih merasa bersyukur dengan adanya sistem ini, setiap orang tidak bisa sembarangan, seenaknya mengubah program," ujar Saefullah.

Baca: Ahok: Proses E-Budgeting Jadi Pembelajaran Gubernur yang Akan Datang

"DPRD dikasih, dibuka supaya dia lihat, dikritisi program ini bagus, enggak bagus, keluarkan tapi alasan disampaikan. Nanti ketahuaan siapa yang usulkan, menggunakan password siapa, kapan, sampai jam berapa juga kelihatan," ujar Saefullah.

Ahok sebelumnya menjelaskan, pemakaian pasword dalam e-budgeting dilakukan agar tak ada oknum yang bisa mengubah susunan anggaran atau program dalam APBD DKI Jakarta. Pemakaian password sudah dilakukan sejak awal 2015.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungguli Ahok- Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu berdasarkan hasil dari sejumlah lembaga survei. Jika hasil tersebut serupa dengan rekapitulasi KPU DKI Jakarta, maka Ahok-Djarot harus menyerahkan penyusunan APBD DKI Jakarta lima tahun ke depan kepada Anies-Sandiaga.