Kadishub Sampaikan Enam Pesan Anies untuk Transportasi Umum di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan pesan gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan kepada ke-17 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang baru saja dilantik pada 3 Mei 2017 lalu mengenai pengembangan transportasi umum di Jakarta.

"Jadi dalam proses transisi pemerintahan dari Pak Basuki (Ahok) dengan Pak Anies ini, Pak Anies sudah menyampaikan berbagai pesan untuk DTKJ terkait transportasi umum di Jakarta," ujar Andri di Dinas Perumahan, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

Andri mengatakan, Anies berpesan agar program-program mengenai sarana transportasi umum harus melibatkan masyarakat dalam perumusannya.

"DKTJ dan Forum Lalu Lintas yang ada unsur masyarakat di dalamnya, tidak efektif. Masyarakat bahkan jarang mengetahui keberadaan lembaga tersebut. Masyarakat harus jadi partner, jangan ngawang-ngawang (kebijakannya)," sebutnya.

Kedua, Andri mengatakan, masterplan transportasi Jakarta yang sudah lama tidak diperbaharui sudah selayaknya ditinjau ulang.

"Seharusnya dievaluasi setiap 5 tahun, sesuai dengan amanat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (No. 22/2009). Dokumen terakhir yang ada adalah Pola Transportasi Makro (PTM) 2007," lanjutnya.

Baca: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Masih Rendah

Andri menerangkan, Anies juga menilai pengadaan bus hanya berfokus pada bus besar dengan dana triliunan rupiah.

"Sedangkan revitalisasi metromini sangat lambat. Bahkan angkutan perkotaan akan dihapuskan oleh Gubernur Basuki," imbuhnya.

Selanjutnya, Anies juga menyinggung mengenai penyelesain beberapa koridor Transjakarta yang belum selesai.

"Kalau koridor 13 kan kita bahkan sudah uji coba kemarin ya, tinggal koridor 14 dan 15 yang harus dipercepat," ucap dia.

Baca: Ini Susunan Dewan Transportasi Kota Jakarta yang Baru

Kelima, Anies juga menyinggung terkait LRT (Light Rail Transit) yang sedang gencar dibangun adalah milik Pemerintah Pusat dengan panjang 83,6 km. Sedangkan LRT milik Pemprov DKI Jakarta (Kelapa Gading-Velodrome, hanya 6 km), baru dimulai pembangunannya.

"Terakhir adalah soal pembangunan monorel yang dianggap terkatung-katung. Gubernur Jokowi melakukan peletakan batu pertama ulang untuk melanjutkan pembangunan monorel, tetapi Gubernur Basuki menghentikan prosesnya," sebutnya.