Tim Sinkronisasi hanya Usul Sedikit Program Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar program kerja yang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dinilai sama dan selaras dengan usulan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dalam pembahasan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), hanya sedikit usulan baru yang disampaikan tim sinkronisasi.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, baik di level program maupun kegiatan yang dikerjakan Bappeda DKI Jakarta, sebagian besar selaras dengan tim sinkronisasi. Hanya sedikit sekali jumlah kegiatan yang bertambah. Usulan yang disampaikan tim sinkronisasi kepada Bappeda itu di antaranya studi penilaian tentang penurunan muka tanah dan usulan rencana aksi masyarakat, seperti peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kelurahan Ancol, meliputi Kampung Lodan, Kampung Kerapu, Kampung Tongkol Rp 350 juta, dan Kelurahan Bukit Duri Rp 350 juta.

Penambahan anggaran juga dianggarkan Rp 350 juta untuk rencana aksi masyarakat peningkatan kualitas kawasan permukiman di Penjaringan, yaitu kampung Akuarium dan Kampung Kunir. Usulan lain ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, yaitu penyusunan peraturan penataan ruang Rp 300 juta untuk para pakar, narasumber, dan tenaga ahli untuk penyusunan kebijakan penataan ruang. Total tambahan anggaran untuk program usulan awal tim sinkronisasi itu Rp 1,35 miliar.

"Jadi, sebagian besar sudah sinkron, relatif tidak menambah pagu anggaran yang besar. Kalaupun dibutuhkan tambahan anggaran, jumlah kegiatan yang bertambah hanya tiga," kata Tuty, Senin (29/5).

Baca juga: Saling Klop antara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi dan Pemprov DKI

Menurut Tuty, dari total 500-an program kerja yang diusulkan tim sinkronisasi, hanya tiga kegiatan itu yang masuk dalam usulan baru. Pada program lain, hanya dilakukan penajaman sasaran, misalnya dengan menambah sasaran dengan menyertakan difabel.

Untuk program unggulan, seperti rumah dengan DP nol rupiah, akan dilaksanakan bertahap. Pada APBD 2018, misalnya, program DP nol rupiah akan dilaksanakan dengan pendataan target sasaran penerima program DP nol rupiah dan pengembangan skema pembiayaan DP nol rupiah dengan Bank DKI, serta manajemen risikonya dengan beberapa perusahaan asuransi.

Hari Senin, tim sinkronisasi kembali membahas penyelarasan program kerja yang disusun Bappeda dengan program mereka untuk dimasukkan dalam APBD 2018. Juru bicara tim sinkronisasi, Naufal Firman Yursak, mengatakan, pembahasan sinkronisasi dilanjutkan. Naufal membenarkan, banyak program yang disusun Bappeda beririsan dengan usulan tim sinkronisasi. Namun, Naufal enggan membeberkan.

Dalam sepekan ke depan, timnya masih membahas rincian program dan besaran anggaran yang diusulkan. Irisan program bisa diselaraskan karena tema sama dalam satu kegiatan. Misalnya, kegiatan bidang tertentu ternyata sudah masuk dalam pembahasan di beberapa satuan kerja perangkat daerah.

APBD Perubahan 2017

Kementerian Dalam Negeri juga meminta gubernur aktif mengakomodasi program kerja gubernur terpilih dalam APBD Perubahan 2017. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pembahasan APBD-P 2017 akan dimulai pada Juli 2017. Tim sinkronisasi masih bisa memasukkan usulannya supaya bisa diakomodasi.

Namun, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pesimistis program kerja itu bisa masuk ke APBD-P 2017 karena waktu serapan anggaran yang tersisa hanya 2,5 bulan. Menurut Djarot, program kerja yang disusun harus melihat jangka waktu dan detail programnya.

"Tim sinkronisasi bukan pemda lho, ya. Silakan saja kalau mau kasih masukan. Dan, yang saya tahu, mereka konsentrasi pada 2018," kata Djarot. (DEA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Mei 2017, di halaman 28 dengan judul "Tim Sinkronisasi Hanya Usul Sedikit Program Baru".