Soal Peredaran Narkoba, Djarot Nilai Polri, TNI, PNS Gampang Disuap

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan keprihatinannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Johny Pol Latupeirissa terkait peredaran narkoba di Indonesia.

Djarot mengatakan barang-barang tersebut bisa masuk ke daerah wilayah Indonesia karena penegakan hukum yang lemah.

"Petugas sangat mudah disuap, menjadi backing mereka. Celakanya, mereka termasuk jajaran TNI, Polri, atau PNS sendiri. Sehingga mereka nyaman Indonesia jadi negara tujuan (peredaran narkoba)," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (31/7/2017).

Djarot mengatakan gagalnya penyelundupan 1 ton sabu di Serang merupakan hal yang luar biasa. Djarot sepakat peredaran narkoba harus diberantas dari hulu hingga hilir. Jika ada aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba, Djarot mengatakan sanksi yang diberikan harus lebih berat.

"Kalau aparat harus dihukum lebih berat, kenapa? Karena dia penjaga masyarakat. Kalau seperti itu, mereka sebagai pengedar atau bandar, dia harus dihukum dua kali (lipat)," ujar Djarot.

Baca: Terlibat Narkoba dan Disersi, 17 Polisi di Sumatera Utara Dipecat

Hari ini, BNN DKI dan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dalam program pascarehabilitasi para pecandu narkoba. Melalui kerjasama ini, mantan penyalah guna narkoba akan diberi pelatihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan akan melatih para mantan penyalah guna narkoba dengan keterampilan handycraft, Dinas Perindustrian DKI bisa memfasilitasi pelatihan fashion, dan Dinas Pendidikan DKI membantu menangani mantan penyalah guna narkoba yang ingin melanjutkan sekolah pada tingkat SD, SMP, SMA, atau sederajat.