PDI-P Berharap Perindo Dukung Jokowi Bukan karena Ingin Kursi Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berharap dukungan Partai Perindo terhadap Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 tidak memiliki maksud tersembunyi.

"Dukungan itu harus dilakukan dengan membaca kehendak rakyat, bukan kalkulasi politik, bukan karena ingin bebas, bukan ingin mendapatkan kursi di kabinet. Tapi betul-betul untuk bangsa dan negara," ujar Hasto, usai bertemu politisi senior Partai Persatuan Penbangunan (PPP) Hamzah Haz, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017) siang.

Hasto kemudian mencontohkan sikap PDI-P saat ini yang lebih mengedepankan dukungan melalui kerja nyata, baik di parlemen maupun di tengah masyarakat.

Menurut Hasto, partai yang telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi lebih baik bekerja menyelesaikan masalah masyarakat ketimbang fokus pada persaingan Pilpres 2019.

"Jangan membawa persaingan pilpres terlalu ke depan sementara fokus kita tidak menyelesaikan masalah rakyat. Lebih baik ikuti tradisi blusukan, bagaimana setiap pemimpin datang ke tengah rakyat. Itu tradisi kepemimpinan yang baik dari Presiden Jokowi," kata Hasto.

(baca: Jokowi Bersaing dengan Hary Tanoe dan Prabowo dalam Rapimnas Perindo)

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir 2017.

Sementara itu pengamat politik dan pendiri Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai manuver politik Partai Perindo tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Hary Tanoesoedibjo. Sebab selama ini, Partai Perindo dia nilai kritis terhadap pemerintah.

Hary Tanoe kini berstatus tersangka kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khisus Yulianto.

Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

"Setelah HT (Hary Tanoesoedibjo) disandera kasus SMS dan menjadi tersangka, HT mulai berpikir rasional," ujar Pangi, Rabu (2/8/2017).