Djarot: Tak Boleh Rumah Sakit Lakukan Pemeriksaan yang Mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau rumah sakit untuk tidak membebani pasien dengan melakukan pemeriksaan yang mengada-ada.

"Saya sampaikan kepada Pak Koesmedi (Kadis Kesehatan) tidak boleh rumah sakit melakukan pemeriksaan yang mengada-ada sehingga membebani pasien," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (12/9/2017).

Himbauan itu muncul setelah adanya kasus bayi Tiara Debora meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada 3 September 2017. Bayi itu meninggal setelah ditolak di ruang rawat intensif khusus untuk anak atau pediatric intensive care unit (PICU) di rumah sakit tersebut karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang muka perawatan sebesar Rp 19,8 juta pada saat itu juga.

Pihak keluarga telah menjanjikan akan melunasi uang muka pada siang hari dan menyatakan punya kartu BPJS Kesehatan. Namun pihak rumah sakit bergeming. Lunasi uang muka sebelum masuk PICU atau cari rumah sakit lain.

Baca juga: Andai RS Tak Kurang Informasi dan Bayi Debora Dapat Ruang PICU

Terkait kasus itu, Djarot kemudian menyinggung sejumlah praktik nakal rumah sakit yang dampaknya membebani pasien. Ia mencontohkan, pasien telah di-rontgen ketika menjalani pemeriksaan kesehatan kepada seorang dokter. Saat pindah ke dokter lain, pasien tersebut kembali diminta melakukan rontgen meski dokter sudah menerima hasil rontgen.

"Berarti ini motifnya sudah berbeda. Hal seperti ini sebetulnya jadi kode etik rumah sakit dan kode etik dokter," ujar Djarot.

Dalam kasus bayi Tiara Debora, Djarot meminta Dinas Kesehatan untuk mendengar cerita keluarga Debora. Djarot meminta kasus itu menjadi pembelajaran bagi RS Mitra Keluarga Kalideres dan rumah sakit lainnya.

"Semua harus terima, tidak boleh diskriminasi gara-gara kamu miskin tidak punya uang muka, kemudian kamu ditelantarkan," ujar Djarot.