Bukan Rp 4,5 Miliar, Ini Dana Operasional Djarot Selama Jabat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah menerima dana operasional sebesar Rp 4,5 miliar per bulan saat diwawancarai Najwa Shihab. Di Balai Kota, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Mawardi juga membantah dana operasional Rp 4,5 miliar tersebut.

Mawardi memastikan nominalnya dengan memeriksa dokumen yang dia miliki.

"Selama ini Pak Djarot memperoleh sebesar Rp 3,6 miliar," ujar Mawardi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017).

Mawardi mengatakan, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 120/956/OTDA pada 10 Maret 2011, gubernur yang juga mengemban tugas sebagai wakil gubernur bisa mengambil dana operasional wagub.

(baca: Sewaktu Jadi Gubernur, Benarkah Djarot Ambil Dana Operasional Rp 4,5 Miliar/Bulan?)

Djarot yang juga mengemban tugas sebagai wakil gubernur boleh mengambil dana operasional untuk gubernur dan wagub.

"Nah besarannya disesuaikan dengan asas efisiensi dan keperluan. Pak Djarot hanya mengambil 50 persen dari operasionalnya wakil gubernur. Jadi Pak Djarot itu mengambil dana operasional Gubernur dan sebagian dana operasional wagub," kata Mawardi.

Adapun, dana operasional gubernur sebesar Rp 2,7 miliar. Sementara dana operasional wakil gubernur sebesar Rp 1,8 miliar. Total dana operasional gubernur dan wagub, yaitu Rp 4,5 miliar, diambil dari 0,13 persen PAD.

Ketika menjabat gubernur, Djarot menerima dana operasional gubernur sebesar Rp 2,7 miliar dan setengah dana wagub yaitu Rp 900 juta. Totalnya adalah Rp 3,6 miliar seperti yang disebut Mawardi.

Tidak semua masuk rekening pribadi

Dana operasional yang diterima Djarot sebesar Rp 3,6 miliar tidak masuk seluruhnya ke rekening pribadi Djarot. Mawardi mengatakan 60 persen dana tersebut didistribusikan oleh pembantu bendahara.

"Itu untuk mengelola uang mereka yang sifatnya pendistribusian langsung seperti untuk Sekda, para wali kota dan bupati," ujar Mawardi.

Sisanya digunakan untuk bantuan warga. Pada zaman Ahok, dana operasional juga digunakan untuk membantu warga yang kesulitan, membeli karangan bunga, atau memenuhi undangan warga.

Mawardi mengatakan hal sama juga dilakukan Djarot dengan menggunakan 60 persen dana yang dikelola bendahara itu.

"Misal ada orang yang tidak bisa menebus ijazah di sekolah-sekolah tertentu. Pak Djarot juga membantu untuk rehab masjid. Ada juga bangunan lain yang dipandang perlu dibantu," kata Mawardi.

Lalu, berapa yang masuk ke rekening pribadi Djarot? Mawardi tidak menjelaskan detail mengenai jumlahnya. Namun, jika dia mengatakan 60 persen dana operasional dikelola bendahara, maka 40 persen dana operasional dari Rp 3,6 miliar diterima Djarot, atau sekitar Rp 1,4 miliar.