Anies Diusulkan Bangun Kampung Susun di Bukit Duri, Konsep yang Ditolak Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi siap mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan kampung susun untuk warga Bukit Duri. Konsep kampung susun sendiri sudah lama ditawarkan Komunitas Ciliwung Merdeka kepada Pemprov DKI.

"Jadi justru kami membantu Pemprov DKI untuk memberikan solusi kemacetan itu dengan kampung susun," ujar Sandyawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (27/10/2017).

Kampung susun ini tidak jadi dibangun sebagai solusi penertiban Bukit Duri pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama.

Baca juga : Sandiaga Ucapkan Selamat kepada Warga Bukit Duri yang Menang Gugat Pemprov DKI

Sandyawan mengatakan, pemerintahan sebelumnya lebih percaya dengan sistem rusunawa. Kata dia, warga Bukit Duri yang datang ke Balai Kota pagi ini tidak mau menerima unit rusun.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Suasana lokasi penggusuran permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang masih dikerjakan oleh kontraktor pada Jumat (6/1/2017) sore. Gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI atas penertiban tersebut dikabulkan oleh PTUN.

Baca juga : Menang di Pengadilan, Warga Bukit Duri Ramai-ramai ke Balai Kota

Dia senang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka dengan usulan yang muncul dari masyarakat. Anies akan segera mengatur pertemuan untuk membahas lebih lanjut rencana kampung susun itu.

"Beliau sudah siap membicarakan secara teknis bagaimana pembangunan kampung susun manusiawi Bukit Duri berbasiskan koperasi komunitas warga berdaya," kata Sandyawan.

Baca juga : Warga Bukit Duri Minta Pemprov DKI Bayar Rp 18,6 Miliar Uang Ganti Rugi

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO